TARAKAN – Gerakan Rakyat Tagih Janji Kaltara (Gertak) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Penghubung Provinsi Kaltara Kota Tarakan, tadi siang (12/4/2021). Dalam aksi tersebut Gertak melayangkan lima tuntutan kepada pemerintah Provinsi Kaltara.
Korlap Gertak, Supardi membeberkan, lima tuntutan yang mereka layangkan yakni pencabutan izin usaha pertambangan PT KPUC, transparansi pertanggungjawaban terhadap masyarakat, transparansi penyelidikan kasus, sikap tegas pemerintah Kaltara atas persoalan ini dan kelima, pembebasan masyarakat Dayak Agabak di Kecamatan Sebuku tanpa syarat.
Supardi juga merasa kecewa atas sikap pemerintah yang tidak transparan dalam mengungkap kasus ini. Bahkan, pemerintah baru mengeluarkan statement ke media massa ketika Gertak menggaungkan akan menggelar aksi.
“Sikap pemerintah saat ini sudah ada mengeluarkan statement itupun ketika kami mengumumkan akan menggelar aksi, baru ada statemen yang dikeluarkan lewat media massa bahwa sungai Malinau sudah normal,” ujarnya.
Akan tetapi, dikatakan Supardi, sampai saat ini belum ada data-data akurat yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang kondisi dan penyebab sungai ini.
“Apa yang menyebabkan ikan-ikan itu mati? Seperti apa dalam dunia perikanan? Kita juga harus paham, apakah pH-nya kurang atau oksigen dalam air itu seperti apa?” kata Supardi.
Ketika ditanya mengenai pemulihan di wilayah sungai, Supardi mengaku bahwa sudah ada surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemda setempat mengenai hal tersebut. Meski demikian, Gertak tetap menuntut ke Pemerintah Provinsi Kaltara agar tegas dalam menangani kasus dan lebih transparan.
“Jangan hanya menyatakan aman tapi tidak ada transparansi terlebih kasus ini sudah terjadi berulang kali,” tegasnya. (*)
