TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengajak Pemuda Muhammadiyah berperan aktif menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul untuk mendukung pembangunan daerah.
Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) I Pemuda Muhammadiyah Kaltara yang dirangkaikan dengan Dialog Literasi Hukum dan Diklatsar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltara, Tarakan, Kamis (30/7).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri (Wamen) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, S.Pd., M.I.Kom., yang juga menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.
Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wamen P2MI beserta rombongan di Kaltara sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan sumber daya manusia dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
“Selamat datang kepada Bapak Wamen P2MI beserta rombongan. Kehadiran ini menjadi kehormatan bagi Kalimantan Utara sekaligus wujud perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan SDM dan perlindungan pekerja migran Indonesia,” kata Zainal.
Zainal juga mengapresiasi terselenggaranya Rapimwil I Pemuda Muhammadiyah Kaltara yang dinilainya menjadi forum strategis dalam menentukan arah organisasi sekaligus memperkuat kontribusi pemuda bagi pembangunan daerah.
Menurutnya, Pemuda Muhammadiyah selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah melalui berbagai kegiatan dakwah, pendidikan, dan aksi kemanusiaan yang memberi manfaat bagi masyarakat.
Ia menambahkan, Kaltara saat ini berada pada fase pembangunan di berbagai sektor, termasuk pengembangan kawasan industri hijau. Karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, adaptif dan memiliki karakter kuat untuk menjawab tantangan pembangunan.
Lebih jauh, Zainal juga mengapresiasi pelaksanaan Diklatsar Kokam yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan. Ia menilai, Diklatsar Kokam telah menunjukkan semangat disiplin, kesiapsiagaan, kepedulian sosial dan pengabdian kepada masyarakat.
Selain itu, dialog literasi hukum mengenai perlindungan pekerja migran dinilai sangat relevan bagi Kaltara sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen memperkuat sinergi dengan Kementerian P2MI dan seluruh pihak terkait agar masyarakat yang bekerja di luar negeri memperoleh perlindungan yang optimal,” tutupnya. (dkisp)
