TARAKAN – Di tengah suasana religius acara buka puasa bersama di Kota Tarakan, Anggota DPD RI H. Hasan Basri memberikan pernyataan sikap yang sangat tegas. Ia memanfaatkan momentum berkumpulnya warga dan media untuk menyuarakan keresahannya terhadap insiden kekerasan yang menimpa aktivis kemanusiaan di Jakarta.
Peristiwa penyiraman terhadap Yunus Andre Yunus menjadi sorotan utama yang mencoreng nilai-nilai kemanusiaan di bulan suci ini.
Hasan Basri menilai bahwa tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun tidak memiliki tempat di negara demokrasi seperti Indonesia. Ia merasa perlu menyuarakan hal ini agar hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapat tetap terlindungi tanpa adanya intimidasi fisik.
Menurutnya, bulan Ramadan seharusnya menjadi momentum untuk menahan diri dan meningkatkan empati, bukan justru melakukan aksi anarkis yang mencederai orang lain.
“Saya berharap agar pelaku segera ditangkap, diproses secara hukum karena ini bulan Ramadan, perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak berperikemanusiaan,” tegas Hasan Basri.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa sebagai wakil daerah, ia tetap peka terhadap isu-isu keadilan nasional yang sedang berkembang. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak cepat agar tidak muncul preseden buruk di masa depan.
Senator asal Kaltara ini juga menegaskan bahwa pembungkaman suara aktivis dengan cara kekerasan adalah ancaman bagi kemajuan bangsa. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif dan tidak terprovokasi oleh aksi-aksi yang tidak bertanggung jawab. Baginya, dialog dan diskusi yang sehat adalah jalan satu-satunya dalam menyelesaikan perbedaan pendapat di ruang publik.
“Kita tidak memperbolehkan terjadinya di negara kita, di negara demokrasi ini, perbuatan-perbuatan yang mengarah ke kekerasan apalagi terhadap aktivis,” lanjutnya untuk menekankan betapa pentingnya menjaga ruang aman bagi para pembela HAM.
Sikap tegas ini mendapatkan perhatian khusus dari para tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut. Hal ini membuktikan bahwa peran politiknya tidak hanya terbatas pada urusan daerah, tetapi juga pengawalan hukum nasional.
Sembari menyuarakan isu hukum, Hasan Basri tetap menjalankan kewajiban sosialnya dengan menyantuni ratusan anak yatim dan memberikan bantuan infrastruktur pesantren. Kombinasi antara sikap kritis terhadap isu nasional dan kepedulian sosial lokal memperlihatkan karakter kepemimpinan yang ia jalankan. Ia ingin menunjukkan bahwa memperjuangkan keadilan harus berjalan selaras dengan upaya menyejahterakan masyarakat kecil.
Kegiatan tersebut diakhiri dengan pesan kepada seluruh awak media untuk terus menjaga silaturahmi dan objektivitas dalam pemberitaan. Hasan Basri berharap agar kasus kekerasan di Jakarta segera menemui titik terang dan tidak ada lagi aktivis yang menjadi korban intimidasi. Melalui acara ini, ia berhasil menyampaikan pesan ganda tentang pentingnya kerukunan warga di daerah dan penegakan hukum yang adil di tingkat nasional. (Sha)
