
TARAKAN – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kota Tarakan Arimin diganti dengan Muhammad Ridwantoro. Acara serah terima jabatan berlangsung Senin (28/11/2022) pagi.




Arimin dipindahkan ke Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim sebagai Kabid Keamanan dan Rehabilitasi. Rotasi jabatan ini disinyalir dampak dari kasus warga binaan yang merupakan bandar narkoba kedapatan keluyuran di luar Lapas.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kaltim, Jumadi mengatakan, rotasi atau pergantian jabatan dalam sebuah organisasi merupakan hal biasa.






“Tidak ada hubungan dari masalah kemarin. Karena di kami (kemenkumham) pergantian kepemimpinan bisa saja di bawah 1 tahun, ada juga 8 bulan. Tergantung dari kebutuhan organisasi. Karena memang perputaran itu pasti ada,” kata Jumadi.



Disebutkan, kasus Hendra saat ini masih berproses di pusat dan belum ada keputusan. Bahkan, kepala KPLP saat ini masih mejalani pemeriksaan di Jakarta.



“Untuk Kepala KPLP masih di Jakarta menunggu hasil dari sana. Kemarin langsung diambil alih oleh kantor pusat. Saat ini belum ada pejabat defenitifnya. Kasus kemarin yang bertanggung jawab kepala KPLP dan Kepala Lapas. Semua bertanggung jawab. Untuk pemeriksaan ditingkat pusat dan belum turun hasilnya. Kita tunggu saja. Tapi itu terus berjalan,” terangnya.



Jumadi pun berharap, dengan adanya seratijab hari ini, sinergitas antara pejabat baru dengan fokompinda dan lainnya tetap berjalan dengan baik. Ia juga menekankan, menangani lapas itu tidak mudah seperti menangani kantor yang lain.
“Tapi saya percaya dengan beliau, berdasarkan pengalaman sudah banyak memegang jabatan di berbagai wilayah. Tentunya ia sudah memetakan apa yang harus dilakukan. Keseimbangan itu penting, tujuannya adalah bagaimana pelaksanaan ini berjalan dengan baik,” imbuhnya.
Kadivpas ini juga mengingatkan, dalam membina warga binaan tidak dapat dilakukan sendiri namun perlu bantuan dari kemenag, badan sosia, pemerintah daerah dan lainnya.
“Setelah ini terus menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah. Mudahan dengan pemimpin baru, lapas ini lebih baik lagi. Yang diharapkan ada perbaikan bangunan. Karena jumlah warga binaan dan bangunan tidak relevan. Tembok sudah pendek. Mudahan kalapas bisa bersinergi agar ini bisa direhab dengan izin pimpinan pusat,” pungkasnya.(sha)