NUNUKAN – Menanggpi informasi dan keluhan masyarakat terkait Makan Bergizi Gratis yang berdampak terhadap Kesehatan siswa sekolah di Kabupaten Nunukan, Komisi II DPRD Nunukan langsung menggelar sidak ke Lokasi produksi penyajian Makan Bergizi Gratis itu.
“Kami ingin memastikan kebenaran terkait standar kelayakan penyajian program Makanan Bergizi Gratis yang dikabarkan berdampak pada Kesehatan siswa SD 003 Nunukan Selatan,” kata Andi Fajrul Syam SH, Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Senin (20/1/25).
Menurutnya Komisi II mendapatkan banyak laporan dari orang tua siswa, sehingga alat kelengkapan DPRD Nunukan ini melakukan Inspeksi mendadak ke Rumah Produksi MBG tersebut.
“ Sejumlah siswa mengalami gejala mual dan diare setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut. Kami juga mengunjungi SD 003 Nunukan Selatan untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah, termasuk kepala sekolah, dan kepala sekolah membenarkan laporan terkait siswa terdampak,” ungkapnya.
Berdasarkan keterangan kepala sekolah Jumlah siswa yang awalnya dilaporkan sekitar 30 orang ternyata mencapai 90 orang, data ini sesuai hasil identifikasi pihak sekolah SD 003 Nunukan Selatan.
Tak menunggu waktu yang lama, pagi tadi Komisi II DPRD Nunukan, bergegas menuju ke rumah produksi tersebut, tempat pengelolaan dan distribusi MBG berlokasi di Kelurahan Mansapa Nunukan Selatan.
“Kami mengajak Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, Danramil, dan Babinpotmar, serta pengawas pusat, Ari Sanjayaa, dan langsung mengecek kondisi ruangan produksi,” tambahnya.
Dengan kehadiran Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, Danramil, dan Babinpotmar sebagai pendamping dalam inspeksi ini, diharapkan ada pengawasan yang lebih ketat terhadap proses produksi makanan MBG.
Temuan Komisi II DPRD Nunukan dilapangan menunjukkan kondisi tempat pengolahan makanan sangat memprihatinkan. Ruang produksi tidak memenuhi standar kebersihan, dengan sampah yang berserakan, ruangan yang berantakan, serta tempat penyimpanan bahan mentah yang bercampur tanpa aturan.
“ Alat-alat seperti frizer ini harus betul betul digunakan dengan dan tidak boleh bercampur dengan bumbu daging apalagi seafood (udang), begitu pula dengan cara memasaknya, kami berkesimpulan bahwa pengelola MBG tidak memiliki pengalaman mengelola dapur, sehingga tidak tertata baik,” lanjut Ketua Fraksi Nasdem ini.
Ia juga menilai bahwa area produksi tidak steril, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah kesehatan pada makanan yang dihasilkan.
Andi Fajrul menegaskan perlu ada ahli gizi yang stand by pada saat proses produksi hingga distribusi makanan ke sekolah sebagai bentuk quality control.
Kehadiran ahli gizi menurutnya, untuk memastikan bahwa makanan yang disiapkan memenuhi standar gizi yang layak dan aman untuk dikonsumsi.
Pengelolaan makanan MBG lanjutnya, harus dilakukan oleh pihak yang benar-benar berpengalaman di bidang katering, dengan personel yang sudah memiliki pemahaman mendalam tentang cara memasak yang baik, higienis, dan sesuai standar kebersihan.
“ Ya menurut kami Pengelola yang profesional akan memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari persiapan bahan hingga distribusi makanan, dilakukan secara optimal tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan dan kesehatan siswa,” ungkap Andi Fajrul Syam saat dikonfirmasi dilokasi rumah produksi MBD di Mansapa.
Komisi II DPRD Nunukan berharap ada pengawasan yang lebih ketat terhadap proses produksi makanan MBG tersebut.
Terhadap temuan ini Komisi II DPRD Nunukan mendesak pihak terkait untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh demi menjamin keamanan dan kesehatan siswa yang menjadi penerima manfaat program MBG, sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis di Nunukan.(*)
