TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H Suriansyah mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Kaltara secara virtual di ruang rapat lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (22/12).
“Kegiatan ini sebagai persiapan untuk menjaga stabilitas pangan di tengah pandemi dan masuknya momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) dan Tahun Baru di Kaltara,” kata Suriansyah.
Ia menyampaikan, perlu dukungan dari seluruh stakeholder yang ada untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dengan baik dan menekan inflasi ke tingkat yang rendah dan stabil. “Saya berharap agar seluruh stakeholder dapat berkoordinasi dengan baik guna menjaga stabilitas harga,” urainya.
Selanjutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara, pada November 2020, Kaltara tercatat mengalami inflasi sebesar 0,09 persen (secara bulanan), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar minus 0,21 persen.
Inflasi tahun kalender tercatat sebesar 1,19 persen (year to date). Secara tahunan, inflasi Kaltara tercatat sebesar 1,92 persen (year on year). Sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi periode bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,17 persen (year on year).
Meskipun demikian, angka inflasi tersebut tercatat dibawah rentang sasaran inflasi nasional 2020 yaitu sebesar 3,0 plus minus 1 persen dan sasaran inflasi Kaltara 2020 sebesar 4,12 persen. “Berdasarkan data historis, lonjakan inflasi Kaltara rata-rata terjadi pada momen HKBN yang disebabkan oleh lonjakan harga pada komuditasi volatile foods dan administered prices yaitu kenaikan tiket angkutan udara. Oleh karenanya, diperlukan kerja keras dari TPID baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk memastikan stabilitas inflasi di daerah,” ungkapnya.
“Kedepan saya berharap TPID tidak hanya menyasar persoalan yang memicu gejolak harga dengan melalui pendekatan yang bersifat jangka pendek, namun secara bertahap diharapkan perencanaan yang menyentuh pada solusi atas berbagai persoalan yang bersifat structural, seperti peningkatan produktifitas, kelancaran distribusi dan struktur pasar yang efisien,” tutupnya.(humas)
