TARAKAN – Kepolisian Daerah Kalimantan Utara berkolaborasi dengan Universitas Borneo Tarakan (UBT) menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Selasa, 23 Juni 2026. Forum strategis ini membahas pembentukan Pusat Studi Kepolisian sebagai langkah inovatif dalam memperkuat tata kelola keamanan di wilayah perbatasan.
Wakapolda Kaltara Brigjen Pol. Yusuf, S.I.K., M.Hum., menyatakan bahwa pendekatan keamanan konvensional yang hanya bertumpu pada penegakan hukum sudah tidak lagi memadai di era modern. Menurutnya, akar kriminalitas hari ini telah bertransformasi dan berkaitan erat dengan persoalan ekonomi, ketenagakerjaan, migrasi penduduk, hingga dinamika siber.
“Selama ini Polri sering diposisikan hadir ketika masalah sudah terjadi. Padahal, tantangan ke depan adalah bagaimana kita mampu membaca gejala sebelum menjadi gangguan keamanan. Konflik sosial tidak muncul secara tiba-tiba,” tegas Wakapolda
Wakapolda juga menjelaskan bahwa Kaltara memiliki karakteristik wilayah yang unik karena berbatasan langsung dengan Malaysia, memiliki mobilisasi pekerja migran yang tinggi, serta kawasan industri yang berkembang pesat. Untuk mengantisipasi potensi gesekan sosial, diperlukan integrasi antara dunia akademis dan kepolisian.
Polda Kaltara menyoroti tiga tantangan utama yang harus dikaji bersama:
• Dinamika Ketenagakerjaan: Lonjakan investasi dan pembangunan kawasan industri yang berpotensi memicu kesenjangan sosial jika tidak diantisipasi dengan baik.
• Kerentanan Sosial-Ekonomi: Dampak inflasi, angka pengangguran, serta disparitas pembangunan yang dapat memengaruhi stabilitas wilayah.
• Kejahatan Berbasis Teknologi: Kecepatan ruang digital yang sering kali memicu penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan penipuan digital.
Melalui pembentukan Pusat Studi Kepolisian ini, diharapkan lahir peta kerawanan sosial yang konkret serta model pencegahan konflik yang dapat memberikan rekomendasi berkala bagi kepolisian dan pemerintah daerah. Langkah ini juga menjadi bagian dari transformasi kultur Polri untuk menjadi institusi yang lebih terbuka terhadap ilmu pengetahuan, siap dikritik, dan berbasis data dalam mengambil keputusan.
Agenda ini turut dihadiri langsung oleh Rektor UBT Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Dr. H. Syafruddin, S.H., M. Hum., Pejabat Utama Polda Kaltara, serta perwakilan dari DPP APINDO Kaltara dan Binda Kaltara. (*)
