TARAKAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tarakan menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi daerah, termasuk pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pusat. Meskipun menyatakan menerima Nota Keuangan Rancangan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut, PKS memberikan catatan kritis terkait efisiensi anggaran, khususnya pada Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
Sekretaris Fraksi PKS, Sabariah, SH, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi di Rapat Paripurna, mempertanyakan urgensi penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di tengah kondisi keuangan yang ketat.
“Fraksi PKS mempertanyakan apakah di tahun 2026 masih ada Penyertaan Modal terhadap BUMD? Kami berharap Penyertaan Modal dapat ditekan atau dialihkan dalam bentuk investasi lain yang lebih prospek, sehingga alokasi penyertaan modal agar tidak membebani APBD,” tegas Sabariah.
Fraksi PKS juga menekankan agar alokasi belanja modal harus dilakukan secara optimal dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas perekonomian, dan daya saing.
Lebih lanjut, Sabariah menambahkan bahwa program-program dalam APBD harus menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, sehingga program yang dihasilkan tidak sekadar normatif, tetapi tajam dan terukur.(Sha)
