TARAKAN – Dirjen Perikanan Budidaya dan Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan bertandang ke Tarakan, Selasa (8/11/2022) kemarin. Ini sebagai upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam mencari solusi mengenai peningkatkan produktivitas dan stabilitas harga udang.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Gubernur Kaltara, DPRD Kaltara, Wakil Walikota Tarakan, Unsur Pimpinan DPRD Tarakan, Asosiasi Petambak, Asosiasi Pos Pembelian, Cold Storage, Mahasiswa dan beberapa instansi terkait.
Rapat yang digelar dari siang hingga malam kemarin belum menghasilkan keputusan final terkait langkah yang akan diambil dalam menstabilkan harga udang seperti yang diinginkan para petambak di Kaltara.
Dirjen Perikanan Budidaya KKP, TB Haeru Rahayu yang ditemui usai rapat menuturkan, keputusan finalisasi akan dilanjutkan pada rapat yang akan digelar pagi ini. Ia juga menilai permasalahan yang terjadi di Kaltara ini karena adanya informasi yang tidak tersampaikan.
”Persoalan itu selalu muncul. Itu artinya bahwa kita hidup dinamis. Tapi yang paling pokok adalah bagaimana kita menyikapi persoalan yang ada dengan positif dan semangat mencari solusi,” kata Haeru.
Setelah mengikuti rapat secara marathon yang digelar sejak pukul 14.30 Wita hingga pukul 21.10 Wita, Haeru mengatakan, secara garis besar pokok permasalahan sudah ada.
“Saya lihat tadi maraton luar biasa, untuk finalisasi besok akan dilanjutkan pukul 09.00 Wita, tapi garis besar sudah ketemu. Saya mewakili unsur pemerintah pusat mengapresiasi pemda provinsi dan kota. Masyarakat dengan segala dinamika yang ada, saya pikir ini bagian dari pembelajaran ke depan untuk Kaltara lebih baik,” ujarnya.
Dikatakan Haeru, garis besar yang dibahas dalam rapat adalah bagaimana stabilitas harga udang di Kaltara. Ada dua pihak yang sangat berpengaruh. Yakni pembudidaya di hulu, pihak kedua, di hilir yaitu cold storage.
“Itu saja saya lihat persoalannya. Tadi sudah mengerucut bahwa ada SOP yang akan disepakati,” ucapnya.
“SOP yang diinginkan cold storage dan pembudidaya nanti ketemu di tengah dengan harga sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Satu, maknanya tetap bisnis, untung, tapi satu sisi tidak merugikan di hulu. Intinya adalah kerja sama,” lanjut Haeru.
Terkait harga jual di luar negeri juga sudah disampaikan dalam rapat tersebut oleh Dirjen Daya Saing. Seperti harga di India, Jepang, Cina dan beberapa negara lainnya.
“Kalau dilihat harga di Tarakan tidak kalah lebih jelek dibandingkan dengan Jakarta dan Surbaya. Di sini relatif lebih baik. Cuma mungkin informasi tidak sampai dengan komprehensif ke semua lapisan sehingga muncul polemik di lapangan. Tapi menurut saya, itu bukan unjuk rasa namun itu penyampaian aspriasi,” tuturnya.
Ia juga menilai permasalahan ini sangat bisa diselesaikan. Meski di awal rapat, terjadi dialog yang begitu panjang dalam mencari solusi.
“Sangat bisa. Saya percaya kepada Gubernur, DPRD dan Wakil Wali Kota. Optimis bisa diselesaikan. Besok kepastian disepakati harga,” tegasnya.
Terkait adanya permintaan bantuan untuk para petambak dalam operasional seperti excavator dan pembibitan, dikatakan Haeru, akan dicarikan solusi.
“Kami di pusat tugasnya tiga. Pertama menyiapkan regulasi (payung hukum), NSPK (Normal Standar Prosedur Kriteria), siapkan SDM di dalamnya bimtek dan kemudian infrastruktur dasar. Tapi mohon izin, negara juga punya keterbatasan, tidak semua permintaan bisa dipenuhi. Yang bisa dibantu ya dibantu, yang belum ya carikan solusi,” bebernya.
Ia juga menyebutkan, wacana pembentukan cold storage oleh pemerintah daerah menurutnya itu langkah yang sangat bagus.
“Upaya investor baru, siapapaun diundang. Kaltara tidak boleh tertutup untuk semua kalangan. Harus boleh semuanya. Bersaing dengan baik, sepanjang mengunakan koridor bagaimana tata kelola bisnis. Harusnya begitu. Kalau dibatasi nanti kena KPPU,” kata Haeru.
“Pusat juga akan membantu, kita puya forum bisinis. Satu minggu lalu saya hadir mendampingi Menteri itu membahas investasi rumput laut,” pungkasnya.(sha)
