TARAKAN — Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Kalimantan Utara periode masa bakti 2026–2031 secara resmi telah dikukuhkan. Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat di bawah tema besar “Bersatu dalam Visi, Bergerak dalam Aksi, Mewujudkan Organisasi yang Solid dan Berdaya Guna” ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APINDO Shinta Widjaja Kamdani, perwakilan Gubernur Kalimantan Utara, serta jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara.
Ketua DPP APINDO Kalimantan Utara Peter Setiawan menegaskan komitmen penuh jajarannya untuk menjalankan amanah organisasi dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian. Pihaknya menyatakan siap membawa iklim dunia usaha di provinsi termuda Indonesia ini menuju babak baru yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.
Dalam pidato perdananya, Ketua DPP APINDO Kaltara menyoroti letak geografis wilayah Kaltara yang sangat strategis namun belum tergarap optimal. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak (Malaysia) serta berada di jalur perdagangan internasional BIMP-EAGA, Kaltara dinilai memegang peran vital sebagai gerbang ekonomi Indonesia di wilayah utara.
Kaltara juga dianugerahi kekayaan alam melimpah mulai dari sektor pertambangan batubara, kelapa sawit, kehutanan, hingga potensi kelautan seperti udang, kepiting bakau, dan rumput laut yang pasarnya telah menembus kancah global. Langkah akselerasi ini kian nyata dengan proyek strategis nasional Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) dan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan.
“Hadirnya KIHI Tanah Kuning yang diproyeksikan menjadi salah satu kawasan industri hijau terbesar di dunia membuka peluang investasi masif bagi Kalimantan Utara. Potensi tersebut merupakan modal besar untuk mendongkrak daya saing daerah, menciptakan lapangan kerja lokal, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global,” ujarnya.
Kendati menyimpan potensi raksasa, APINDO mengidentifikasi sejumlah tantangan krusial yang masih membayangi pelaku usaha setempat. Persoalan sinkronisasi regulasi investasi, tumpang tindih kebijakan tata niaga ekspor-impor, panjangnya alur perizinan, hingga tingginya biaya logistik akibat keterbatasan infrastruktur penghubung langsung menjadi perhatian serius.
Menyikapi hal tersebut, APINDO Kaltara meletakkan lima fokus utama organisasi sepanjang lima tahun ke depan. Pertama, penguatan kelembagaan internal hingga tingkat kabupaten/kota agar kian profesional. Kedua, mendorong investasi berkualitas dengan kepastian hukum dan kepedulian lingkungan. Ketiga, penguatan kualitas SDM lokal lewat pelatihan terintegrasi agar kompeten menyerap kebutuhan industri. Keempat, merawat hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja. Kelima, memperkuat peran UMKM dalam ekosistem rantai pasok industri besar.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi Kaltara beserta jajaran pusat bersinergi menyederhanakan regulasi investasi, mempercepat pembangunan infrastruktur logistik pelabuhan internasional, dan menguatkan hilirisasi industri agar daerah tidak sekadar mengirim bahan mentah ke luar,” harapnya.
Aspirasi senada juga ditujukan kepada Ketua Umum DPN APINDO Shinta Kamdani, agar menempatkan Kaltara sebagai prioritas pengembangan investasi nasional serta mengawal ketat kebijakan niaga di wilayah perbatasan negara.
Acara pengukuhan ditutup secara humanis lewat pembacaan pantun khas daerah, yang secara khusus menyelipkan harapan agar iklim investasi dan kemitraan strategis di Kaltara melaju cepat dan dinamis demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara serta menyongsong target Indonesia Emas 2045. (Sha)
