Facesia.comFacesia.comFacesia.com
Font ResizerAa
  • HOME
  • NEWS
    • NASIONAL
  • ADVETORIAL
    • PEMPROV KALTARA
    • PEMKOT TARAKAN
    • PEMKAB BULUNGAN
    • PEMKAB NUNUKAN
    • PEMKAB MALINAU
    • PEMKAB TANA TIDUNG
  • DPRD
    • DPD RI
    • DPRD KALTARA
    • DPRD TARAKAN
    • DPRD BULUNGAN
    • DPRD NUNUKAN
    • DPRD MALINAU
    • DPRD KTT
  • TNI POLRI
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • FACETIGASI
  • OPINI
  • FACE TV OFFICIALFACE TV OFFICIALFACE TV OFFICIAL
Reading: Siap Bertindak Tegas untuk Kebaikan
Share
Font ResizerAa
Facesia.comFacesia.com
  • FACE TVFACE TVFACE TV
  • OFFICIAL
  • HUKRIM
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • ADVETORIAL
Search
  • HOME
  • NEWS
    • NASIONAL
  • ADVETORIAL
    • PEMPROV KALTARA
    • PEMKOT TARAKAN
    • PEMKAB BULUNGAN
    • PEMKAB NUNUKAN
    • PEMKAB MALINAU
    • PEMKAB TANA TIDUNG
  • DPRD
    • DPD RI
    • DPRD KALTARA
    • DPRD TARAKAN
    • DPRD BULUNGAN
    • DPRD NUNUKAN
    • DPRD MALINAU
    • DPRD KTT
  • TNI POLRI
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • FACETIGASI
  • OPINI
  • FACE TV OFFICIALFACE TV OFFICIALFACE TV OFFICIAL
Follow US
© 2015 Facesia.com | All Rights Reserved.
Advetorial
ADVETORIAL

Siap Bertindak Tegas untuk Kebaikan

redaksi
redaksi
2 Juli 2020
Share
PENCEGAHAN KORUPSI : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie bersama jajaran menggelar pertemuan virtual dengan Tim Korsupgah KPK di gubernuran, Rabu (1/7/2020).
SHARE

Gubernur Minta Tim Korsupgah KPK Ingatkan Jika Ada Kekeliruan

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie melakukan pertemuan virtual dengan Tim Korsupgah KPK, bersama petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Kaltimtara, Rabu (1/7). Pertemuan ini membahas optimalisasi pendapatan daerah dan penguatan peran OJK dan Perbankan.

Dalam pertemuan virtual tersebut hadir Tim Korsupgah KPK Wilayah I di bawah pimpinan Maruli Tua dan Dorce Sitanggang. Hadir pula jajaran kepala daerah/perwakilan kepala daerah kabupaten/kota di Kaltara. Di kesempatan ini Gubernur menyampaikan penghargaan terimakasih kepada Tim Korsupgah KPK. Sebab Pemprov Kaltara menilai koordinasi yang dibangun Tim Korsupgah berjalan cukup baik, intensif, dan efektif meskipun melalui komunikasi pesan WhatsApp.

Menurut Gubernur, hal itu sebagai keberhasilan dalam waktu singkat setelah ada pergantian di Tim Korsupgah KPK Wilayah I. “Ke depan kita tentu akan mengintensifkan komunikasi karena saya berpendapat, komunikasi yang baik itu akan menyelesaikan semua hal-hal yang menjadi ketidaksepahaman. Bahkan menjadi salah satu langkah dan kunci utama untuk mencari solusi terbaik bagi segala permasalahan yang kita hadapi,” kata Irianto.

Di kesempatan tersebut Gubernur meminta bahwa jika ada hal-hal yang keliru, prinsip, dan fatal agar Tim Korsupgah KPK segera mengingatkan jajaran Pemprov Kaltara. Di satu sisi, iapun akan tegas menindak staf atau bawahan yang melakukan korupsi. “Saya siap menindak dengan tegas siapapun bawahan saya secara langsung. Namun pembinaan harus teta kita kedepankan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Setiap saat kita bisa khilaf. Kalau berulang-ulang itu harus memang ditindak. Dan kita semua mempunyai rekam jejak,” ujarnya.

Irianto menilai, KPK sudah sangat matang. Dalam artian tidak mudah menerima laporan-laporan yang tidak berdasar. Ia mengimbau kepada semua pihak utamanya jajaran Pemprov dan masyarakat Kaltara secara umum untuk tidak melakukan hal buruk. Sebaliknya harus tetap memegang prinsip aturan hukum.

Sementara itu, Maruli Tua, Ketua Tim Korsupgah KPK Wilayah I menyebutkan, pegawai negeri atau penyelenggara negara sangat rentan menerima gratifikasi. Khusus di sektor perbankan khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) tuturnya, ada beberapa celah fraud-corruption-misconduct (FCM). Kata Maruli, modul FCM di BPD berupa ‘service’ yang diminta para pemegang saham BPD. ‘Service’ tersebut biasa berupa honor rapat termasuk honor kegiatan Raapt Umum Pemegang Saham (RUPS), biaya kegiatan, biaya berobat, THR (Tunjangan Hari Raya) ilegal, sponsorhip, SPPD ilegal, dan dana pilkada untuk pembiayaan kampanye dan pencalonan. “Sumber dana korupsi di BPD bersumber dari fee penempatan DBH (Dana Bagi Hasil), asuransi kredit, asuransi cash in transit, kredit fiktif, pengadaan capex/opex, pengadaan melalui dana kemitraan/CSR, maupun pada perubahan AD/ART untuk mendukung orang tertentu,” ujarnya.

Dalam hal kolaborasi pemerintah daerah dengan BPD kata Maruli, dapat dilakukan dengan cara perluasan kontribusi Bankaltimtara dalam pembangunan daerah dengan jalan pembayaran non-cash payment untuk bantuan sosial atau jaring pengaman sosial. Termasuk cashless pembayaran pajak daerah. “Selain itu, untuk optimalisasi pendapatan daerah perlu didukung dengan aplikasi-aplikasi online atau tax online system,” tutupnya.(humas)

Print Friendly, PDF & Email
Share This Article
Facebook Email Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Leave a review

Leave a Review Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Please select a rating!

Pencarian

Berita Terbaru

  • Peringatan Haul Bung Karno, DPC PDI Perjuangan Berbagi ke Panti Asuhan, Upaya Mencerdaskan Anak Bangsa 21 Juni 2025
  • Hipmi Kaltara Gandeng Disnaker Tarakan Gelar Forbisda dan Job Fair 21 Juni 2025
  • Haul Bung Karno, Momentum Wariskan Semangat Perjuangan ke Genarasi Muda 21 Juni 2025
  • Merasa Haknya Diambil, David Minta Ketegasan Pemerintah dan DPRD 21 Juni 2025
  • Bulan Bung Karno Panggilan Moral untuk Perkuat Nasionalisme Inklusif 21 Juni 2025
- Advertisement -

Advetorial

PT PRI Bekali Mahasiswa UBT di Acara Seminar K3 
ADVETORIAL
MODENA Perkenalkan Chest Freezer Terbaru, Solusi Andal untuk Berbagai Sektor Usaha
ADVETORIAL
PRI Peduli: Gelar Pengobatan Gratis dan Bagikan Bingkisan Natal
ADVETORIAL
Perayaan Nataru di Gereja HKBP Tarakan Berlangsung Semarak, Gubernur Ajak Warga Kaltara Tingkatkan Toleransi dan Kerjasama
ADVETORIAL
© 2025 Facesia.com | All Rights Reserved.
  • Pedoman Media Siber
  • Beriklan
  • Policy
  • Redaksi
  • Karir