TANJUNG SELOR — Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan memperkuat tata kelola potensi daerah, Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Hasan Basri, melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara.
Kunjungan ini dilakukan mengingat Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah di berbagai sektor, mulai dari wilayah laut, darat, hingga sektor perkebunan dan pertambangan.
“Potensi Kaltara hari ini sangat luar biasa, mulai dari laut, darat, perkebunan, hingga pertambangan. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi yang erat dengan aparat penegak hukum (APH) dalam rangka mengatur dan memastikan tata kelola di berbagai sektor ini berjalan dengan baik,” tegas Hasan Basri.
Senator asal Kaltara tersebut menjelaskan bahwa pengawasan yang ketat dan saksama di antara para pemangku kepentingan serta APH sangat diperlukan agar pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
“Pengawasan harus dilakukan secara baik dan saksama di antara sesama APH yang ada di Kalimantan Utara,” tambahnya.
Menanggapi kunjungan kerja tersebut, pihak Kejaksaan Tinggi Kaltara menyambut baik inisiatif kolaborasi dari DPD RI. Kejati Kaltara menyatakan kesiapannya untuk memberikan pendampingan hukum serta melakukan pengawasan secara profesional terhadap sektor-sektor strategis di wilayah Kalimantan Utara.
Sinergi antara DPD RI dan Kejati Kaltara ini diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum, mencegah potensi kebocoran tata kelola sumber daya alam, serta mendukung percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
