BULUNGAN – Polda Kaltara kini mengambil langkah nyata dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dengan menggelar Apel Satgas Anti Premanisme untuk menekan aksi premanisme di wilayah hukum Polda Kaltara, Apel Satgas Anti Premanisme berlangsung di Lapangan Apel Mako Polda Kaltara, Senin (19/05/2025).
Apel Satgas ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam mencegah aksi – aksi terjadinya premanisme yang dapat mengganggu kamtibmas di wilayah hukum Polda Kaltara.
Para PJU beserta seluruh personel Polda Kaltara terlibat langsung dalam pelaksanaan apel ini. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakapolda Kaltara, Brigjen Pol. Soesono Noerhandoko, S.I.K., selaku pimpinan apel dan membacakan amanat Kapolda Kaltara kepada para peserta apel sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas.
“Provinsi Kaltara merupakan wilayah yang tingkat kerawanan aksi premanisme cukup rendah tapi tidak menutup kemungkinan aksi tersebut akan terjadi, Oleh karena kita harus selalu melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dalam mencegah aksi premanisme,” ucap Wakapolda.
Lewat pelaksanaan apel Satgas ini, Polda Kaltara menghimbau sekaligus mengajak kepada masyarakat Kaltara untuk menjaga kamtibmas serta menginformasikan kepada Personil jika menemukan adanya aksi premanisme yang terjadi di wilayah hukum Polda Kaltara.
Polda Kaltara dan Polres Jajaran akan melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) dan patroli dalam mencegah dan menekan terjadinya aksi premanisme yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat maupun pelaku usaha lainnya. Dengan ini, harapan akan peningkatan keamanan di Kalimantan Utara menjadi lebih nyata, seiring dengan kegiatan Polda Kaltara dan Polres Jajaran yang selaras dengan kepentingan masyarakat.
Kegiatan ini menjadi simbol dan sinyal bahwa Polri, khususnya Polda Kaltara, hadir untuk masyarakat dan tidak pernah berhenti dalam melawan aksi premanisme dengan menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat di Kalimantan Utara. Keberhasilan akan terwujud dengan dukungan dari masyarakat dan Instansi terkait lainnya sehingga roda kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan aman dan nyaman tanpa ancaman premanisme. (**)
