TARAKAN – Fraksi Gerindra DPRD Kota Tarakan menegaskan komitmennya untuk mengawal penggunaan anggaran daerah secara ketat demi kepentingan rakyat. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tarakan Masa Persidangan III Tahun 2025 yang digelar pada Sabtu malam (28/6/2025), saat menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam pandangan umum yang dibacakan oleh Sekretaris Fraksi Gerindra, Suryadi Sangkala, partai berlambang kepala garuda ini menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada capaian administratif, seperti opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi harus berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Opini WTP adalah bentuk pengakuan atas kepatuhan administratif, tetapi itu bukanlah tujuan akhir. Yang lebih penting adalah bagaimana APBD benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi rakyat,” tegas Suryadi.
Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya memperkuat sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pemerintah daerah. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik harus mampu memastikan setiap program berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Kami mendorong Pemerintah Kota Tarakan untuk terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kapasitas birokrasi agar program pembangunan bisa berjalan dengan baik dan hasilnya dirasakan masyarakat luas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra menyatakan akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan kritis, terutama dalam memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan publik.
“Fraksi Gerindra akan selalu berdiri di depan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat tidak disia-siakan,” kata Suryadi, seraya menegaskan bahwa pengawasan anggaran merupakan bagian dari tanggung jawab politik yang tak bisa ditawar.
Rapat Paripurna ini turut dihadiri Wali Kota Tarakan, Wakil Wali Kota, unsur Forkopimda, serta berbagai elemen masyarakat dan akademisi. Agenda ini menjadi momentum evaluasi kinerja anggaran serta penguatan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan daerah yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (pra)
