TARAKAN— Fraksi Harapan DPRD Kota Tarakan menegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi berbasis hasil dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-XXXI Masa Persidangan III Tahun 2025, saat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Sabtu (28/6/2025).
Meski mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), Fraksi Harapan menekankan bahwa keberhasilan administratif harus dibarengi dengan substansi program yang memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Realisasi anggaran tinggi tidak boleh berhenti pada angka. Harus ada evaluasi mendalam terhadap efektivitas program, terutama yang langsung menyentuh kebutuhan dan kesejahteraan rakyat,” tegas Fraksi Harapan, Jelita
Fraksi Harapan juga menyoroti beberapa catatan penting terkait pelaksanaan APBD 2024, di antaranya sektor kesehatan hanya menyerap 88,90 persen anggaran, menandakan perlunya perhatian lebih pada layanan dasar dan distribusi tenaga medis.
Kemudian, sektor keuangan mencatat serapan terendah, yakni hanya 67,29 persen, yang dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Menurut Fraksi Harapan, penguatan pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus mencakup dampak program di lapangan. Untuk itu, Fraksi mendorong diterapkannya sistem evaluasi berbasis indikator kinerja dan outcome.
Di samping kritik, Fraksi Harapan juga menyampaikan sejumlah rekomendasi konkret untuk perbaikan, seperti Mendorong perluasan layanan kesehatan berbasis kelurahan dan sistem rujukan. Memastikan belanja daerah, khususnya belanja modal, menghasilkan output nyata. Memberikan fleksibilitas anggaran pada kecamatan dan kelurahan agar dapat menangani persoalan dasar masyarakat secara langsung. Mengembangkan pengawasan partisipatif dan meningkatkan kapasitas perencanaan berbasis indikator.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” lanjutnya.
Fraksi Harapan menutup pandangan umumnya dengan menyatakan komitmen untuk terus mendalami pembahasan Raperda ini secara objektif dan terbuka. Mereka juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat kolaborasi demi membangun Tarakan yang lebih transparan, tangguh, dan merata pembangunannya. (Pra)
