TARAKAN – Fraksi Demokrat DPRD Kota Tarakan menyampaikan pandangan umumnya terhadap Nota Penjelasan Pemerintah mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-31 yang digelar di Gedung DPRD, Sabtu (28/6/2025). Penyampaian pandangan umum ini dilakukan langsung oleh anggota Fraksi Demokrat, H. Umar Rafiq.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Demokrat memberikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang keenam kalinya berturut-turut kepada Pemerintah Kota Tarakan. Capaian ini dinilai sebagai bukti akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Ini merupakan prestasi bersama yang patut kita syukuri dan menjadi motivasi untuk terus menyelenggarakan sistem keuangan daerah yang semakin baik,” ujar Umar Rafiq mewakili Fraksi Demokrat.
Selain memuji keberhasilan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 103,07 persen, Fraksi Demokrat juga menyoroti beberapa hal yang perlu dievaluasi. Salah satunya adalah rendahnya realisasi anggaran pada fungsi keuangan yang hanya mencapai 67,29 persen dari total anggaran Rp77,42 miliar.
“Kami mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan fungsi keuangan, karena sektor ini adalah tulang punggung pemerintahan,” tegasnya.
Fraksi Demokrat juga mencatat adanya ketimpangan penyerapan anggaran di beberapa urusan seperti persandian yang realisasinya hanya 70,73 persen. Fraksi menyarankan agar program-program yang dirancang ke depan lebih tepat guna dan implementatif, terutama dalam penguatan sistem keamanan informasi pemerintah.
Tak hanya menyampaikan kritik, Fraksi Demokrat juga memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang berhasil mencatatkan kinerja tinggi seperti Dinas Pertanian, Pariwisata, PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Urusan Kecamatan yang rata-rata menyerap anggaran di atas 96 persen.
Menutup pandangannya, Fraksi Demokrat menegaskan pentingnya penguatan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala serta peningkatan kapasitas perangkat daerah melalui pelatihan teknis dan perbaikan administrasi keuangan.
“Nota penjelasan ini perlu diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundangan. Fraksi Demokrat mendukung sinergi berkelanjutan antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan,” pungkas Umar Rafiq.
Rapat Paripurna ini turut dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, serta tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. (pra)
