TARAKAN – Anggota Komisi II DPRD Kota Tarakan, Sabariah, menanggapi wacana pendidikan gratis untuk jenjang SD dan SMP di sekolah swasta yang mencuat pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan resmi dari pemerintah daerah terkait penggratisan biaya pendidikan di sekolah swasta.
“Masalah ini kan begini. Kemarin kan ada aturan putusan dari MK yang mengatakan bahwa menggratiskan sekolah swasta SD menggratiskan, tapi kalau kami sampai sekarang belum ada diterapkan,” kata Sabariah.
Politisi PKS ini menilai bahwa wacana ini masih perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam hal keberlangsungan operasional sekolah swasta. Menurutnya, tanpa perhitungan yang matang, kebijakan tersebut berisiko mengganggu keberlanjutan pendidikan di sekolah non-negeri.
“Kita harus memikirkan keberlangsungan sekolah swasta tersebut. Karena dengan menggratiskan sekolah itu kemungkinan tidak bisa berjalan. Dari operasionalnya, dari sarana-prasarananya, dari menggaji guru itu harus kita pikirkan,” katanya.
Sebagai solusi yang lebih realistis, Sabariah menyarankan pemberian subsidi dari pemerintah, baik melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Kalau subsidi, itu bisa dibicarakan melalui APBD atau APBN. Itu memungkinkan, dan itu yang kemarin kami coba godok,” tambahnya.
Sabariah juga mengimbau orang tua siswa untuk tetap mengikuti alur penerimaan peserta didik baru (PPDB) sesuai ketentuan yang berlaku. Jika anak tidak diterima di sekolah negeri, sekolah swasta tetap menjadi alternatif yang layak.
“Kami berharap orang tua tidak hanya fokus pada sekolah negeri. Sekolah swasta juga banyak yang berprestasi dan favorit,” ungkap Sabariah.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada proses PPDB semata. Pemerintah, menurutnya, juga perlu memperhatikan penyebaran dan ketersediaan tenaga pendidik.
“Jangan hanya fokus ke PPDB saja. Perhatikan juga kualitas guru, apakah sudah mencukupi agar anak-anak bisa bersaing ke depannya,” pungkasnya. (pra)
