TARAKAN – Komisi II DPRD Kota Tarakan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial (Dinsos) Tarakan, Kamis (18/9/2025). Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan mencuat, mulai dari minimnya tenaga pendata hingga penyaluran bantuan sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Markus Minggu, menegaskan pihaknya akan mendorong solusi untuk menutup kekurangan tersebut. Menurutnya, banyak kelurahan saat ini tidak lagi memiliki petugas pendata karena sebagian sudah diangkat sebagai PPPK.
“Sehingga masyarakat yang akan mendaftar sebagai penerima bantuan di kelurahan tidak dapat terlayani dengan baik,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal ini, Komisi II akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar kebutuhan petugas di kelurahan dapat kembali terpenuhi. DPRD juga meminta Dinsos menyiapkan mekanisme perekrutan baru.
Selain itu, Dinsos disebut masih kekurangan SDM pendamping. Dari kebutuhan minimal 20 orang, hanya tersedia 12 orang. “Dinsos kekurangan SDM kurang lebih 8 orang,” imbuh Markus.
Solusi lain yang didorong DPRD yakni sinkronisasi data penerima bantuan pangan. Markus menilai meski penyaluran menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, data penerima harus tetap mengacu pada Dinsos dan BPS.
“Nah, saya teruskan pembahasan ini ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk memastikan penerima bantuan pangan benar-benar sesuai data yang diberikan,” katanya.
Terkait Program Keluarga Harapan (PKH), DPRD akan memperjuangkan aspirasi warga yang sudah lama mengusulkan penerimaan, tetapi belum mendapat persetujuan Kementerian Sosial. “Jumlah penerima PKH di Tarakan saat ini sekitar 6 ribu itu yang terakhir, banyak juga yang memasukkan nama sekitar 8 ribu. Kami akan mencoba membawa persoalan ini ke Kementerian Sosial seperti apa kejelasannya,” jelas Markus.
Untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, DPRD menilai anggaran dari APBD masih mencukupi, namun berencana mengupayakan tambahan pada anggaran murni 2026. Markus menegaskan seluruh program bantuan harus berbasis data akurat.
“Jangan sampai ada masyarakat mampu yang justru mendapatkan bantuan, itu yang perlu diverifikasi,” tuturnya. (Pra)
