TARAKAN – Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Tarakan Komisi I bersama dengan Masyarakat Pantai Amal, membahas terkait Sertifikat Prada. Turut hadir pihak ATR/BPN Kota Tarakan pada Selasa (16/9/25).
Perlu diketahui, Sertifikat Prada yang menjadi persoalan pada RDP ini. Karena menurut masyarakat Pantai Amal RT 4 dan 5, adanya pengklaiman dalam lahan yang di garap masyarakat sekitar.
Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Adyansa mengatakan ini adalah polemik masyarakat yang bermukim disana. Yang dimana, masyarakat telah bermukim disana sejak tahun 90-an. “Ya, hari ini rapat-rapat perdapat terkait sertifikat jaga perada. Ini memang jadi polemik, ternyata setelah kita rapat, mendengar, memang ploting yang terjadi di pertanahan itu di tahun 2023. Masyarakat yang sudah bermungkim di sana itu dari tahun 70-an,” ungkapnya.
Lanjut Adyansa, adapun keluhan yang dikeluarkan masyarakat, yakni lokasi yang tertera di sertifikat prada tersebut dianggap berbeda. Nantinya, mendorong BPN untuk mengulas lebih detail lagi terkait lokasi tersebut.
“Yang pertama, mediasi kembali antara sertifikat sama pertanahan. Mencocokkan karena setelah kita dengar, ternyata wilayah yang disertifikat bersama wilayah yang diduduki sertifikat itu tidak sesuai. Tidak sesuai di mana Kampung 4 dan Kampung 6,” bebernya.
Ia mengintruksikan untuk pemblokiran terlebih dulu sertifikat prada. Agar menghindari dampak yang lebih meluas lagi.
Adyansa juga meminta untuk melibatkan mitigasi, agar kondusifitas tetap terjaga dalam polemik ini. Disisi lain, dasar yang dimiliki oleh masyarakat kuat. Mulai dari persuratan hingga tanam tumbuh yang sudah lama tergarap.
“Yang kedua, intruksi memblokir dulu terkait ini sertifikat. Jangan sampai ini terjadi jual-beli antara sertifikat jaka prada. Akhirnya berdampak ke mana-mana lagi,” katanya.
“Saya meminta juga tadi untuk mitigasi harus terus dilibatkan oleh masyarakat setempat. Karena memang kalau kita melihat sesuai orang yang melanggar di sana, dia lama. Dasarnya ada suratnya, yang kedua ada tanam tumbuh, kebetulan petani sudah terbangun rumah, sudah lama,” lanjutnya
Ia berharap, agar BPN terus bersinergi dengan Pemkot Tarakan. Agar permasalahan dapat segera menemukan jalan terbaik.
“Yang terakhir, saya meminta untuk pertanahan harus koneksi sama pemerintah kota terkait lokasi yang pas. Kalau sudah betul memang, bukan di situ tempatnya (Sertifikat Prada), blokirnya dibuka biar masyarakat ini bisa membuat sertifikat yang bagaimana hak yang dia punya,” pungkasnya. (*)
