TARAKAN – Perjuangan Aliansi Honorer R4 Kota Tarakan berlanjut. Setelah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD, para honorer kini mendesak untuk bertemu langsung dengan Wali Kota Tarakan.
Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Harapannya, ada kejelasan soal nasib mereka yang hingga kini belum kunjung pasti.
Ketua Komisi I DPRD Kota Tarakan, Adyansa, menyebut pertemuan ini murni inisiatif para honorer. Mereka sebelumnya sudah mencoba berkomunikasi dengan BKPSDM dan Sekda, namun masih menunggu jawaban Wali Kota. “Agenda utama Rabu adalah meminta tanggapan langsung dari Wali Kota terkait nasib teman-teman R4. Apakah mereka akan diangkat atau tidak,” ujar Adyansa, Selasa (23/9/2025).
Adyansa menegaskan DPRD secara pribadi ingin honorer diangkat menjadi ASN. Namun, persoalan terbesar adalah anggaran. “Belanja pegawai kita di Tarakan sudah 46 persen lebih dari APBD yang satu triliun. Angka ini luar biasa tinggi dibanding daerah lain,” jelas politisi PKS itu.
Dalam pertemuan sebelumnya dengan BKN dan KemenPAN-RB, sempat muncul opsi outsourcing. Tapi, mayoritas honorer R4 menolak. “Mereka tidak mau di-outsourcing. Minusnya, meskipun gajinya tinggi, yang dipekerjakan adalah tenaga profesional. Sementara banyak honorer kita rata-rata berusia 45 tahun, bahkan ada yang tinggal 3 tahun lagi pensiun,” terang Adyansa.
Adyansa juga menyoroti soal formasi ASN yang tidak mencakup sopir, security, dan cleaning service, profesi yang banyak digeluti honorer R4. “Formasi untuk profesi ini tidak ada. Ini juga terjadi di daerah lain,” katanya.
Menurut Adyansa, ada lima perwakilan honorer R4 yang bakal hadir dalam pertemuan dengan Wali Kota. Tujuannya agar tidak ada lagi informasi simpang siur.”Kita berdoa saja, mudah-mudahan hati Wali Kota terbuka. Kalau kami pribadi inginnya semua diangkat, tapi kembali lagi pada kebijakan yang ada,” pungkasnya.
Saat ini, jadwal pasti pertemuan masih dikoordinasikan dan menunggu konfirmasi resmi dari pihak Wali Kota. (pra)
