TARAKAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tarakan meminta Pemerintah Kota Tarakan lebih disiplin dan transparan dalam menerapkan administrasi perpajakan dan menekankan pentingnya keadilan pajak. Fraksi ini secara tegas menolak adanya potensi beban tambahan pungutan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah terkait opsi pajak kendaraan bermotor.
Sekretaris Fraksi PKS, Sabariah, SH, dalam pandangannya, meminta penjelasan rinci mengenai opsi pajak kendaraan bermotor yang direncanakan.
“Fraksi PKS menanyakan apakah ada penambahan pungutan saat membayar Pajak Kendaraan Bermotor, yang dapat menjadi beban tambahan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah? Pemerintah kota justru menambah beban tambahan pungutan pada saat membayar pajak kendaraan bermotor, kami mohon penjelasannya,” ungkap Sabariah.
Fraksi PKS juga mendesak Pemkot untuk segera melakukan revitalisasi dan tata kelola objek-objek wisata yang terbengkalai, salah satunya Wisata Ratu Intan, agar dapat menarik perhatian pengunjung dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.
Selain isu pendapatan, Sabariah juga menyoroti masalah kesejahteraan masyarakat. Fraksi PKS mendorong Pemkot untuk memprioritaskan penyelesaian kasus stunting dan gizi ibu hamil, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan bersertifikasi untuk memastikan masyarakat lokal dapat menjadi penonton di hiruk pikuknya perusahaan yang masuk dan beroperasi di Kota Tarakan. (Sha)
