TARAKAN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kota Tarakan diarahkan untuk membangun sistem penanganan narkotika yang lebih terencana dan berkelanjutan.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tarakan, Harjo Solaika, mengatakan terdapat sejumlah substansi penting yang akan menjadi perhatian dalam rancangan regulasi tersebut.
Di antaranya penyelenggaraan pencegahan, deteksi dini, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), pembentukan Tim Terpadu, monitoring dan evaluasi, serta dukungan pendanaan.
“Dalam rancangan peraturan ini, beberapa hal penting yang menjadi perhatian antara lain yaitu, penyelenggaraan pencegahan, deteksi dini, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi,” ungkap Harjo saat menyampaikan Nota Penjelasan Raperda dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026) malam.
Menurutnya, pengaturan tersebut diperlukan agar pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas.
“Melalui pengaturan tersebut, diharapkan pelaksanaan program P4GN di Kota Tarakan tidak berjalan secara parsial atau hanya bersifat insidental, melainkan menjadi program bersama yang terkoordinasi, terukur, dan berkesinambungan,” jelasnya.
Harjo menyebutkan, salah satu hal yang juga menjadi perhatian adalah optimalisasi pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika.
Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas instansi sekaligus meningkatkan kapasitas pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan.
“Keberhasilan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika tidak hanya ditentukan oleh kuatnya regulasi, tetapi juga oleh komitmen, konsistensi, dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya. (Sha)
