TARAKAN – DPRD Kota Tarakan mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelindungan Tenaga Kerja Lokal sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat di tengah perkembangan investasi dan aktivitas dunia usaha.
Dorongan tersebut disampaikan melalui Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelindungan Tenaga Kerja Lokal yang dibacakan Ketua Gabungan Komisi DPRD Kota Tarakan, Adyansa, S.M, dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Sabtu (14/11/2026) malam.
Adyansa menjelaskan, pembentukan Raperda tersebut dilatarbelakangi masih adanya kesenjangan antara perkembangan investasi di daerah dengan kesempatan kerja yang dapat diakses masyarakat lokal.
“Pembangunan ekonomi dan investasi di daerah semestinya tidak hanya memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” ujarnya.
Menurutnya, pertumbuhan investasi harus diikuti dengan kebijakan yang memastikan masyarakat lokal mendapatkan kesempatan yang adil untuk mengakses lapangan pekerjaan.
“Perusahaan diharapkan dapat memberikan kesempatan yang proporsional kepada tenaga kerja lokal dengan tetap memperhatikan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan perusahaan,” jelasnya.
Ia menegaskan, Raperda tersebut bukan bertujuan membatasi investasi ataupun menutup kesempatan bagi tenaga kerja dari luar daerah.
“Raperda ini bukan dimaksudkan untuk membatasi investasi maupun menutup kesempatan bagi tenaga kerja dari luar daerah. Pengaturannya diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dunia usaha dan kesempatan masyarakat lokal dalam memperoleh pekerjaan secara adil dan terbuka,” tegasnya.
Melalui regulasi ini, DPRD berharap masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton dari aktivitas pembangunan, tetapi juga mampu mengambil peran lebih besar dalam berbagai sektor usaha dan industri.
Pembahasan selanjutnya diharapkan dapat berjalan konstruktif dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, dunia usaha, serta kesesuaian materi muatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sha)
