TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 dengan agenda penyampaian nota penjelasan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD, Sabtu (14/11/2026).
Dua Raperda yang menjadi pembahasan tersebut yakni Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal serta Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Ketua DPRD Kota Tarakan Muhammad Yunus menyampaikan, bahwa penyampaian nota penjelasan merupakan tahapan awal dalam proses pembentukan peraturan daerah. Melalui tahapan tersebut, DPRD memberikan gambaran mengenai latar belakang, tujuan, serta urgensi penyusunan kedua Raperda sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut.
“Penyampaian nota penjelasan ini merupakan tahapan awal dalam proses pembentukan peraturan daerah. Kami berharap melalui pembahasan ini, substansi kedua Raperda dapat dipahami secara menyeluruh sebelum masuk ke tahapan berikutnya,” ujarnya.
Menurutnya, Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal menjadi salah satu bentuk perhatian DPRD terhadap masyarakat daerah, khususnya dalam mendorong terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas bagi tenaga kerja lokal.
“Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal ini diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat keberpihakan terhadap masyarakat daerah. Tenaga kerja lokal harus mendapatkan kesempatan dan ruang yang lebih besar untuk bekerja serta berkontribusi dalam pembangunan di daerahnya sendiri,” jelasnya.
Selain persoalan ketenagakerjaan, DPRD juga memandang penting adanya regulasi daerah yang mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
“Persoalan narkotika merupakan ancaman serius yang membutuhkan perhatian bersama. Karena itu, diperlukan regulasi di tingkat daerah sebagai landasan untuk memperkuat upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika,” ungkapnya.
Agenda rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian nota penjelasan oleh juru bicara gabungan komisi pembahas serta Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tarakan.
DPRD berharap kedua Raperda inisiatif tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama pemerintah daerah. Pembahasan akan dilakukan secara komprehensif guna menyempurnakan substansi dan ketentuan yang nantinya diatur dalam regulasi tersebut.
“Kami berharap kedua Raperda ini dapat segera dibahas bersama pemerintah daerah. Setiap substansi tentunya perlu dikaji secara komprehensif agar regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kota Tarakan,” tambahnya.
Melalui penyusunan kedua Raperda tersebut, DPRD Kota Tarakan berharap hadirnya payung hukum yang mampu memperkuat perlindungan tenaga kerja lokal sekaligus meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika demi terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dan terlindungi. (Sha)
