TARAKAN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelindungan Tenaga Kerja Lokal yang diusulkan DPRD Kota Tarakan tidak hanya berorientasi pada perluasan kesempatan kerja, tetapi juga mengatur peningkatan kompetensi, transparansi rekrutmen hingga perlindungan hak-hak pekerja.
Hal tersebut disampaikan Ketua Gabungan Komisi DPRD Kota Tarakan, Adyansa, S.M, saat membacakan Nota Penjelasan Raperda tentang Pelindungan Tenaga Kerja Lokal dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026).
Adyansa menjelaskan, persoalan ketenagakerjaan di Tarakan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri juga menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian.
“Upaya pelindungan tenaga kerja lokal tidak cukup hanya dilakukan dengan memberikan prioritas kesempatan kerja, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja,” ujarnya.
Selain peningkatan kompetensi, Raperda ini juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
Adapun aspek yang menjadi perhatian meliputi kepastian pembayaran upah, jaminan sosial ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pemenuhan hak pekerja perempuan, kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, hingga pencegahan praktik penahanan dokumen asli dan ijazah pekerja.
“Perlindungan terhadap hak-hak pekerja harus menjadi perhatian, termasuk hak atas upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja,” jelasnya.
Menurut Adyansa, regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kota Tarakan dalam menyelenggarakan kebijakan pelindungan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal.
“Melalui Raperda ini, kami berharap tercipta hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja,” ungkapnya.
Selain itu, sistem informasi pasar kerja dan proses rekrutmen yang transparan diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang pekerjaan.
Dengan adanya regulasi tersebut, manfaat investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Tarakan diharapkan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, sekaligus menciptakan tenaga kerja lokal yang kompeten dan berdaya saing. (Sha)
