TARAKAN – DPRD Kota Tarakan mendorong penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tarakan, Harjo Solaika, menjelaskan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut dilatarbelakangi kondisi geografis Tarakan sebagai wilayah kepulauan yang memiliki konektivitas dengan sejumlah wilayah lain, termasuk kawasan perbatasan negara.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam upaya mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
“Berdasarkan kajian dalam Naskah Akademik, Kota Tarakan juga diidentifikasi sebagai salah satu wilayah yang memiliki kerawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Provinsi Kalimantan Utara,” jelas Harjo dalam penyampaian Nota Penjelasan Raperda pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026) malam.
Ia menegaskan, persoalan narkotika tidak bisa hanya disikapi melalui penindakan hukum. Diperlukan langkah pencegahan yang lebih luas dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga hingga masyarakat.
“Pencegahan dan pemberantasan narkotika bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum atau Pemerintah Daerah, melainkan merupakan tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Harjo menambahkan, keberadaan Perda nantinya diharapkan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kota Tarakan untuk mengoptimalkan program pencegahan dan pemberantasan narkotika sesuai kewenangan daerah.
Dengan demikian, upaya melindungi masyarakat dari ancaman narkotika dapat dilakukan secara lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan. (Sha)
