TARAKAN – Komisi II DPRD Kota Tarakan mendorong kemudahan pelayanan pengurusan surat rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan. Salah satu upaya yang disiapkan adalah mengalihkan penerbitan surat rekomendasi yang selama ini ditangani Dinas Perikanan Provinsi ke tingkat kelurahan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino, mengatakan langkah tersebut dibahas dalam pertemuan bersama KSOP, KNTI, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Menurutnya, pemerintah perlu hadir memberikan kemudahan bagi nelayan, terutama dalam memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan BBM.
“Tujuan pertemuan hari ini adalah bagaimana kita, pemerintah, hadir untuk masyarakat nelayan dalam pelayanan pembuatan surat rekomendasi pengambilan BBM,” ujar Simon.
Sebagai langkah awal, mulai 14 Desember mendatang, tim gabungan yang terdiri dari PTSP KSOP, BPJS, Capil, Dinas Perikanan Kota Tarakan, serta Dinas Perikanan Provinsi akan turun langsung ke masyarakat untuk membuka pelayanan pendaftaran pengurusan surat rekomendasi.
Pelayanan tersebut menggunakan sistem jemput bola agar nelayan tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk mengurus dokumen ke sejumlah instansi.
Simon menjelaskan, selain pelayanan jemput bola, Komisi II juga mendorong kebijakan jangka panjang berupa pelimpahan kewenangan penerbitan surat rekomendasi ke tingkat kelurahan.
Menurutnya, kebijakan tersebut memungkinkan dilakukan berdasarkan regulasi BPH Migas yang memberikan ruang bagi pihak kelurahan untuk menerbitkan rekomendasi. Dengan demikian, pelayanan dapat lebih dekat dengan masyarakat, khususnya yang berada di kawasan kampung nelayan.
Dalam waktu dekat, uji coba pelayanan jemput bola tersebut direncanakan dimulai di wilayah Tarakan Timur, dengan memanfaatkan salah satu kediaman anggota DPRD sebagai lokasi pelayanan.
Selain persoalan rekomendasi BBM, Komisi II juga membahas pengelolaan pas kecil bagi kapal nelayan di bawah Gross Tonnage (GT) 5. Ke depan, pengurusannya direncanakan dapat dilakukan langsung oleh Pemerintah Kota Tarakan.
Komisi II juga berupaya menyinkronkan kebijakan penggunaan kartu Kusuka dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar dapat mendukung kemudahan nelayan dalam memperoleh BBM.
“Harapan kami, seluruh instansi terkait bisa bersinergi sehingga pelayanan kepada nelayan semakin mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit,” demikian Simon.
Melalui pembenahan tersebut, DPRD Kota Tarakan berharap persoalan administrasi yang selama ini menjadi kendala nelayan dapat diminimalkan, sehingga akses terhadap BBM untuk menunjang aktivitas melaut semakin mudah. (Sha)



