TARAKAN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan menyoroti minimnya alokasi anggaran murni di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tarakan.
Keterbatasan anggaran tersebut dinilai perlu mendapat perhatian, terutama untuk mendukung proses pembahasan dan harmonisasi sejumlah produk Peraturan Daerah (Perda) inisiatif DPRD.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat mitra pembahasan anggaran Komisi I DPRD Kota Tarakan yang dipimpin Rahmat Suparman dengan sekretariat daerah.
Rahmat mengatakan, secara umum besaran anggaran tahun ini tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, alokasi anggaran untuk Sekretariat Daerah menjadi perhatian karena dinilai masih perlu ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan sejumlah agenda legislasi.
“Dengan anggaran yang tadi dijelaskan, memang sangat minim. Jadi kita perlu memberikan perhatian di situ, dan saya rasa perlu ada penambahan,” ujar Rahmat saat ditemui usai rapat.
Menurutnya, kebutuhan anggaran tersebut cukup penting mengingat masih terdapat sejumlah Perda inisiatif DPRD yang sedang dalam proses pembahasan dan memerlukan tahapan harmonisasi sebelum ditetapkan.
Ia menyebutkan, setidaknya terdapat dua hingga tiga produk Perda inisiatif yang masih berproses. Penyelesaian regulasi tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, termasuk untuk menunjang proses harmonisasi.
“Masih ada beberapa produk Perda inisiatif yang harus kita selesaikan. Tentunya proses harmonisasi juga membutuhkan anggaran,” jelasnya.
Sementara itu, terkait alokasi anggaran pada Bagian Pemerintahan dan Bagian Organisasi, Rahmat menilai kondisinya relatif masih memadai dan tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Ia mengungkapkan, secara umum tidak terdapat penambahan anggaran dibandingkan tahun lalu. Bahkan, beberapa alokasi cenderung mengalami penurunan, meskipun dinilai tidak sampai mengganggu fungsi utama pemerintahan.
“Kalau untuk penambahan anggaran dari tahun kemarin tidak ada, malah cenderung turun. Tapi tidak terlalu drastis dan tidak mengurangi fungsi dari pemerintahan itu sendiri,” pungkasnya.
Meski demikian, Komisi I DPRD Kota Tarakan akan mempertimbangkan kembali kebutuhan alokasi anggaran tersebut, khususnya pada sektor yang berkaitan dengan penyelesaian produk hukum daerah. Dengan dukungan anggaran yang memadai, diharapkan seluruh agenda legislasi dapat berjalan optimal dan sesuai target. (Sha)



