Facesia.comFacesia.comFacesia.com
Font ResizerAa
  • BERANDA
  • NEWS
    • NASIONAL
  • ADVETORIAL
    • PEMPROV KALTARA
    • PEMKOT TARAKAN
    • PEMKAB BULUNGAN
    • PEMKAB NUNUKAN
    • PEMKAB MALINAU
    • PEMKAB TANA TIDUNG
  • DPRD
    • DPD RI
    • DPRD KALTARA
    • DPRD TARAKAN
    • DPRD BULUNGAN
    • DPRD NUNUKAN
    • DPRD MALINAU
    • DPRD KTT
  • TNI POLRI
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • FACETIGASI
  • OPINI
  • FACE TV OFFICIALFACE TV OFFICIALFACE TV OFFICIAL
Reading: Komisi II DPRD Soroti Penetapan SSH, Minta OPD Proaktif Beri Masukan
Share
Font ResizerAa
Facesia.comFacesia.com
  • FACE TV
  • OFFICIAL
  • HUKRIM
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • ADVETORIAL
Search
  • BERANDA
  • NEWS
    • NASIONAL
  • ADVETORIAL
    • PEMPROV KALTARA
    • PEMKOT TARAKAN
    • PEMKAB BULUNGAN
    • PEMKAB NUNUKAN
    • PEMKAB MALINAU
    • PEMKAB TANA TIDUNG
  • DPRD
    • DPD RI
    • DPRD KALTARA
    • DPRD TARAKAN
    • DPRD BULUNGAN
    • DPRD NUNUKAN
    • DPRD MALINAU
    • DPRD KTT
  • TNI POLRI
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • FACETIGASI
  • OPINI
  • FACE TV OFFICIALFACE TV OFFICIALFACE TV OFFICIAL
Follow US
  • Pedoman Media Siber
  • Beriklan
  • Redaksi
© 2025 Facesia.com

Komisi II DPRD Soroti Penetapan SSH, Minta OPD Proaktif Beri Masukan

redaksi
redaksi
Published: 19 November 2026
2.3K Views
Share
3 Min Read
SHARE

TARAKAN – Komisi II DPRD menyoroti penetapan Standar Satuan Harga (SSH) yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD). Komisi II mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar proaktif menyampaikan masukan terkait standar harga yang akan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan.

 

Ketua Komisi II, Simon Patino, mengatakan masukan dari OPD sangat penting dalam proses penyusunan maupun pembaruan SSH, sehingga standar harga yang ditetapkan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.

 

Hal itu disampaikan Simon setelah Komisi II menggelar rapat bersama mitra kerja BPKPAD. Dalam pembahasan tersebut, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perlunya keterlibatan aktif OPD saat BPKPAD melakukan asistensi terkait penetapan standar harga.

 

“OPD-OPD harus proaktif untuk memberikan masukan standar satuan harga kepada BPKPAD yang selanjutnya akan menjadi pedoman pelaksana pekerjaan,” ujar Simon.

 

Menurutnya, pembaruan atau upgrade SSH perlu dilakukan secara berkala agar standar harga yang digunakan tidak tertinggal dari perkembangan harga barang dan jasa. Ketidaksesuaian SSH dengan kondisi harga aktual berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD.

 

Ia menilai, apabila standar harga tidak diperbarui sesuai kebutuhan dan kondisi terkini, pelaksanaan program maupun pekerjaan di lapangan bisa terhambat. Karena itu, OPD harus memanfaatkan proses asistensi yang dilakukan BPKPAD untuk menyampaikan usulan dan koreksi terhadap standar harga yang dinilai sudah tidak relevan.

 

Simon berharap pembaruan SSH dapat direalisasikan pada 2027 mendatang, sehingga standar harga yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah lebih sesuai dengan kondisi aktual.

 

“Harapan kita, pada 2027 nanti sudah ada peningkatan dan pembaruan terhadap standar satuan harga yang dikelola BPKPAD,” ujarnya.

 

Selain membahas SSH, Komisi II juga menyoroti kondisi anggaran BPKPAD. Simon menyebut, secara umum anggaran instansi tersebut masih berjalan normal, meskipun mengalami pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya.

 

Namun, ia menilai pengurangan anggaran tersebut tidak semestinya berdampak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan BPKPAD. Pelayanan kepada OPD maupun dalam mendukung tata kelola keuangan daerah diharapkan tetap berjalan optimal.


Simon menegaskan, pembaruan SSH menjadi salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian agar perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif, sesuai kebutuhan serta kondisi harga di lapangan. (Sha)

Print Friendly, PDF & Email
Total Views: 2,316
Share This Article
Facebook Copy Link Print

Pencarian

Berita Terbaru

  • Komisi II DPRD Soroti Penetapan SSH, Minta OPD Proaktif Beri Masukan 19 November 2026
  • Komisi II DPRD Tarakan Minta RSKT Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan 18 November 2026
  • Pemprov Kaltara Target Salurkan 1 Juta Benih Kakao di Malinau Paling Lambat Desember 2026 18 November 2026
  • Tarakan Diduga Jadi Jalur Transit Narkoba Internasional, Sabu dari Malaysia Dibidik ke Sulawesi 18 November 2026
  • BNNP Kaltara Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, Sita 28,4 Kilogram Sabu dan 200 Catridge Etomidate 18 November 2026

Advetorial

Kaltara Dorong Dunia Usaha Tumbuh Tanpa Abaikan Lingkungan
ADVETORIAL PEMPROV KALTARA
Hadapi Polusi Asap Karhutla, Warga Kaltara Diimbau Pakai Masker Berfiltrasi Tinggi
ADVETORIAL PEMPROV KALTARA
Malam di Tepian Kayan, Gubernur Ikut Gowes Bareng Ratusan Warga
ADVETORIAL PEMPROV KALTARA
Pemprov Ingatkan Warga Waspadai Karhutla di Tengah Cuaca Ekstrem
ADVETORIAL PEMPROV KALTARA

Recent Posts

  • Komisi II DPRD Soroti Penetapan SSH, Minta OPD Proaktif Beri Masukan
  • Komisi II DPRD Tarakan Minta RSKT Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan
  • Pemprov Kaltara Target Salurkan 1 Juta Benih Kakao di Malinau Paling Lambat Desember 2026
  • Tarakan Diduga Jadi Jalur Transit Narkoba Internasional, Sabu dari Malaysia Dibidik ke Sulawesi
  • BNNP Kaltara Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, Sita 28,4 Kilogram Sabu dan 200 Catridge Etomidate

Categories

  • ADVETORIAL
  • Business
  • DPD RI
  • DPRD BULUNGAN
  • DPRD KALTARA
  • DPRD NUNUKAN
  • DPRD TARAKAN
  • EKONOMI
  • FACETIGASI
  • FASHION
  • FOTO
  • GAYA HIDUP
  • Health
  • HUKRIM
  • INFOGRAFIK
  • INTERNASIONAL
  • Lifestyle
  • MULTIMEDIA
  • NASIONAL
  • NEWS
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • PEMKAB BULUNGAN
  • PEMKAB NUNUKAN
  • PEMKAB TANA TIDUNG
  • PEMKOT TARAKAN
  • PEMPROV KALTARA
  • POLITIK
  • Smart Watch
  • Sports
  • TEKNOLOGI
  • TNI POLRI
  • Travel
  • VIDEO
  • WISATA

Berita Terhangat

DPRD TARAKAN

Komisi II DPRD Tarakan Minta RSKT Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

18 November 2026
DPRD TARAKAN

Komisi I DPRD Tarakan Soroti Minimnya Anggaran Setda untuk Pembahasan Perda

18 November 2026
DPRD TARAKAN

DPRD Tarakan Dorong Kemudahan Layanan BBM Nelayan, Rekomendasi Diusulkan Diterbitkan Kelurahan

17 November 2026
DPRD TARAKAN

Bappemperda DPRD Tarakan Rampungkan Pembahasan Raperda P4GN, Segera Masuk Harmonisasi

17 November 2026
Previous Next
Facesia.comFacesia.com
© 2025 Facesia.com
  • Pedoman Media Siber
  • Beriklan
  • Redaksi
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?