JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara belum diakui oleh pemerintah secara hukum. Sebab, KLB tersebut belum didaftarkan keabsahannya ke pemerintah.
“Untuk kasus KLB atau klaim KLB Partai Demokrat di Deli Serdang itu, pemerintah akan menyelesaikan berdasar hukum,” kata Mahfud kepada wartawan, Senin (8/3).
“Apa berdasar hukum itu? yaitu sesudah ada laporan bahwa itu KLB sampai dengan saat ini pemerintah tidak menganggap, setidak-tidaknya secara hukum ada KLB atau tidak,” imbuhnya.
Mahfud menjelaskan, secara kasat mata KLB memang telah diselenggarakan. Namun, secara hukum belum bisa diakui karena belum dilaporkan. Apabila dilaporkan, maka pemerintah akan menganalisa keabsahan KLB Deli Serdang.
“Oleh sebab itu nanti, ini akan ditangani secara hukum oleh pemerintah manakala nanti sudah dilaporkan oleh penyelenggaranya. Sehingga pemerintah mendapat laporan, oh ada dua KLB,” pungkasnya.
Diketahui, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam kongres ini peserta KLB yang hadir mengusulkan nama Moeldoko dan Marzuki Alie.
“Berdasarkan hasil voting, Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026. Memutuskan menetapkan calon ketua tersebutditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat 2021-2026,” ujar pimpinan rapat Jhoni Allen Marbun di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).
Dengan Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, maka otomatis Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) demisioner. “Memutuskan Dewan Pimpinan Pusat 2020-2021 yang diketuai AHY dinyatakan demisioner,” katanya. (int/sha)
