TARAKAN – Anggota Komisi II DPRD Kota Tarakan, Abdul Kadir, meminta Dinas Perikanan melakukan pemetaan terhadap kelompok nelayan penerima bantuan. Langkah ini dinilai penting agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat.
Permintaan itu disampaikan Abdul Kadir saat Komisi II melakukan kunjungan kerja ke kantor Dinas Perikanan Kota Tarakan, Rabu (1/10/2025). Menurutnya, DPRD perlu mendapatkan informasi menyeluruh terkait mekanisme penyaluran, siapa saja penerima, serta bagaimana evaluasi bantuan alat tangkap yang sudah diberikan.
“Kami ingin mengetahui tentang bantuan alat tangkap nelayan. Seperti apa mekanisme, siapa penerima, dan bagaimana evaluasinya,” ujarnya.
Abdul Kadir menilai masih ada permasalahan dalam penyaluran bantuan. Dari pengalamannya mendampingi nelayan, ia menemukan beberapa tipikal penerima bantuan. Ada kelompok yang menjual kembali bantuan, ada yang menggunakan sekadar untuk rekreasi memancing bersama keluarga, dan ada pula yang benar-benar menghidupi keluarga dari hasil tangkapan.
“Yang perlu mendapat prioritas adalah nelayan murni yang bergantung pada hasil tangkapan. Jadi perlu ada pemetaan jelas supaya bantuan tidak salah sasaran,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar Dinas Perikanan menyajikan data akurat, termasuk berapa persen nelayan di Tarakan yang sudah mendapat bantuan dari APBN, APBD provinsi, maupun APBD kota. Data ini, menurutnya, akan menjadi dasar penting untuk memperbaiki distribusi bantuan di tahun berikutnya.
Abdul Kadir berharap diskusi dengan Dinas Perikanan dapat menghasilkan strategi baru dalam penyaluran bantuan, sehingga lebih merata dan sesuai kebutuhan nelayan di seluruh wilayah Kota Tarakan. (Pra)
