TARAKAN – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Dr Syamsuddin Arfah, M.Si, menegaskan adanya upaya untuk meningkatkan anggaran beasiswa daerah serta mendorong kolaborasi dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung sektor pendidikan di Kaltara.
Wakil ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara ini mengungkapkan bahwa permintaan penambahan anggaran beasiswa sudah diajukan sejak tahun 2015. Idealnya, ada tambahan Rp5 miliar untuk menjadikan total anggaran mencapai Rp20 miliar, meskipun saat ini anggaran beasiswa tetap berada di angka Rp15 miliar.
“Permintaan penambahan itu kan dari 2015. Minimal itu ada tambahan 5 miliar jadi 20 M [miliar]. 2025 ini juga untuk 2025 tapi untuk 2026 itu juga penambahan 5 M miliar,” jelas Syamsuddin.
Meskipun adanya kondisi anggaran daerah yang terdampak oleh penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD), yang membuat sifat penganggaran saat ini menjadi defensif, Syamsuddin menyebut Komisi IV tetap berupaya memperjuangkan penambahan.
“Dengan kondisi anggaran seperti ini sifatnya defensif. Artinya apa yang ada sudah bagus,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Syamsuddin Arfah menekankan pentingnya kolaborasi dengan pihak swasta melalui program CSR perusahaan untuk membantu anggaran daerah, terutama dalam pembangunan fisik maupun non-fisik seperti beasiswa.
“Ini lebih bagus kalau memang ada kolaborasi. Kita enggak bisa mengandalkan dengan kondisi saat ini,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 5.000 perusahaan yang terdaftar di Kaltara, dan sinergi dari kontribusi kecil-kecil dari perusahaan-perusahaan besar tersebut dapat menciptakan “harmoni” anggaran yang lebih kuat.
Syamsuddin berencana mengkomunikasikan hal ini bersama Dinas Tenaga Kerja untuk mengoptimalkan peran CSR.
“Kan sayangnya ini hanya belum dibuat istilahnya itu belum dibuat harmoninya saja. Kalau ini harmoninya dibuat, ini kan menjadi bagus siapa berbagi siapa di semua perusahaan yang besar,” kata politisi PKS ini.
Terkait pelaksanaan beasiswa, Syamsuddin Arfah menyoroti perlunya peningkatan verifikasi untuk memastikan beasiswa tepat sasaran, termasuk untuk jenjang SMA, SMK, SLB, dan Perguruan Tinggi.
“Ini kan memang sangat membantu ini, karena memang ini ditunggu-tunggu. Ini kan bukan hanya mahasiswa, tapi SMA, SMK kan kita juga bantu dan termasuk juga SLB,” jelasnya.
Namun, ia juga mengungkapkan adanya temuan pemalsuan dan kebohongan data penerima. “Ada juga yang pemalsuan dan kebohongan. Mereka itu tidak kuliah. Dan itu setelah diverifikasi tempat dan sebagainya ternyata enggak kuliah,” ungkapnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Komisi IV menyetujui anggaran yang diajukan oleh Kesra untuk verifikasi faktual di kampus-kampus, yang mencakup perguruan tinggi se-Indonesia, bukan hanya di Kaltara. Mereka sempat meminta Rp500 juta untuk membiayai verifikasi ini.
“Makanya mereka juga mengajukan anggaran untuk verifikasi faktual ke kampus-kampus dan sebagainya. Itu mereka ajukan anggaran dan kami setujuin waktu itu Rp 500 juta mereka minta untuk verifikasi,” pungkasnya. (Sha)
