TANJUNG SELOR – Gubernur Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum didampingi Wakil Gubernur (wagub) Ingkong Ala S.E, M.Si hadiri audiensi bersama perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Senin (10/3).
Audiensi yang digelar di Gedung Gabungan Dinas ini beragendakan prioritas pengawasan perwakilan BPKP Kaltara tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri para kepala daerah 5 kabupaten/kota. Hadir langsung Bupati Bulungan Syarwani S.Pd, M.Si dan Bupati Nunukan Irwan Sabri, SE.
Dalam pertemuan ini Gubernur menyampaikan bahwa BPKP berperan untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan berjalan dengan optimal melalui kualitas perencanaan dan pengawasan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
“Saya ingatkan kepada semua jajaran pemerintah di daerah tentang tugas pokok dan fungsi BPKP tersebut, agar kita tidak melihat BPKP sebagai instansi yang harus dihindari tetapi harus dapat menjalin sinergi, menjaga komunikasi, serta terus berkoordinasi agar setiap langkah dan kebijakan yang kita ambil tetap berada dalam rel yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” urainya.
Pada kesempatan ini ia juga menyampaikan terdapat 7 agenda pengawasan prioritas yang telah di susun BPKP Perwakilan Kaltara pada tahun 2025 ini, di antaranya adalah evaluasi peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah; evaluasi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas; akuntabilitas keuangan pemerintah dan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Selain itu ada peningkatan produktifitas dan daya saing industri dalam negeri termasuk di dalamnya UMKM,Koperasi, dan tenaga kerja; keterjangkauan dan ketersediaan pangan; serta penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian kecurangan.
“Terkait itu, saya berpesan agar kita dapat benar-benar menyimak sehingga dapat mengerti dan memahami (pemaparan,red) dengan baik,” imbuhnya.
Gubernur mengatakan bahwa dirinya juga memiliki keinginan yang sama memperjuangkan masyarakat di perbatasan.
“Bukan BPKP saja yang berharap demikian, saya juga ingin agar konektivitas antar wilayah ini bisa fungsional dulu, tidak harus mulus dulu. Yang penting bisa terkoneksi dan dilewati kendaraan roda 4 dengan baik, material bisa masuk dan sembako bisa tiba dengan selamat di tujuan,” pungkasnya. (dkisp)
