TARAKAN – Terbitnya surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) yang ditanda tangani oleh Zulkifli Hasan pada 6 Juni 2022 dengan nomor : PAN/A/KPTS/KU-SJ/100/TV/2022 mengembalikan status keanggotaan Khaerudin Arief Hidayat menjadi anggota PAN.
Surat keputusan tersebut menganulir surat yang sebelumnya telah diterbitkan pada 13 April 2022 dengan nomor: PAN/A/KPTS/KU-SJ/100/IV/2022 tentang pemberhentian tetap H. Khaeruddin Arief Hidayat, SE., M.Si sebagai Anggota Partai Amanat Nasional dan permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW). Hal tersebut diungkapkan Sekretaris DPW PAN Kaltara, Makbul, Selasa (7/6/2022) pagi tadi.
“Kami baru menerima surat dari DPP PAN pada Tanggal 6 Juni, tadi malam,”ungkapnya.
Dengan adanya surat ini, lanjut Makbul, maka DPP sudah membatalkan surat keputusan sebelumnya dengan pertimbangan adanya petikan putusan banding dari Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda, nomor 7/Pid-TPK/2022/PT SMR tanggal 30 Mei 2022, dalam amar putusannya dinyatakan bahwa terdakwa H. Khaeruddin Arief Hidayat Bin Trimo Suhadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Membebaskan terdakwa karena itu dari segala dakwaan tersebut. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, dan memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
Baca juga: https://facesia.com/paw-dan-pemberhentian-arief-hidayat-dari-pan-terkesan-terburu-buru/
Baca juga: https://facesia.com/persiapan-kejurnas-grasstrack-seri-1-region-4-kalimantan/
“Setelah ada putusan ini kami dari DPW melakukan rapat internal kemudian bersurat ke pusat,”jelasnya.
Berdasarkan Surat DPW PAN Provinsi Kalimantan Utara Nomor: PAN/A/K-S/057/V1/2022 tanggal 01 Juni 2022, perihal permohonan pembatalan SK pemberhentian tetap Arief Hidayat, maka DPP mempertimbangkan hal tersebut dan perlu menerbitkan surat keputusan tentang pembatalan SK DPP PAN Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/100/IV/ 2022, tanggal 13 April 2022 dengan mengembalikan jabatan dan kedudukannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Periode 2019-2024 dari Fraksi Partai Amanat Nasional.
Selain itu, surat DPP PAN Nomor: Nomor: PAN/A/KU-SJ/264/V/ 2022, tanggal 25 Mei 2022, perihal persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara an. H. Khaeruddin Arief Hidayat, SE., M.Si dan selanjutnya dinyatakan tidak berlaku terhitung mulai tanggal surat keputusan ini diterbitkan.
“Dengan adanya surat pembatalan ini Pak Arief masih sah menjadi anggota DPRD Kaltara. Putusan ini juga akan kami sampaikan kepada Rakhmat Majid Gani dan Khaerudin Arief Hidayat,” kata Makbul.
Dalam SK juga ditegaskan, kepada DPW PAN Provinsi Kalimantan Utara, DPD PAN Kota Tarakan, DPC dan DPRtT PAN se Provinsi Kalimantan Utara diinstruksikan untuk wajib mematuhi Surat keputusan ini. Barangsiapa yang melanggar dan tidak mematuhi Surat Keputusan ini akan diberikan sanksi organisasi oleh DPP PAN.
Baca juga: https://facesia.com/telkomsel-buka-posko-haji-di-indonesia-dan-arab-saudi/
Baca juga: https://facesia.com/kormi-siapkan-piala-eksklusif-di-amanah-cup/
Makbul juga menepis adanya isu perpecahan dalam tubuh PAN. Sebab, saat ini partai tetap solid dan on the track baik di pusat, wilayah, daerah dan cabang. “Termasuk hubungan historis dengan Muhammadiyah tetap terpelihara dengan baik. Insya Allah kejadian ini tidak mengganggu persiapan partai dalam mensukseskan pemilu 2024,”tuturnya.
“Partai mengambil keputusan ini secara cermat dan seksama berdasarkan dinamika dan realitas yang ada. Bukan karena kepentingan tertentu dan pesanan pihak tertentu. Antara keputusan pertama dan kedua tidak bertentangan karena masing-masing keputusan ditetapkan dengan konsideran tersendiri. Dasarnya A keputusannya A, dasarnya B keputusannya B. Bagi partai dan kader partai kejadian ini adalah bagian dari dinamika partai yang akan semakin mendewasakan setiap anggota dalam berpolitik,”tutup Makbul.(sha)
