TARAKAN – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Dr. H. Syamsuddin Arfah, M.Si, menekankan pentingnya rapat evaluasi terkait program beasiswa Kaltara Unggul dan insentif bagi guru di Kalimantan Utara. Dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa agenda ini sangat krusial karena menyangkut evaluasi program berjalan serta perencanaan anggaran untuk tahun mendatang.
“Kita menganggap rapat ini menjadi rapat yang penting ya, karena kita rapat beasiswa Kaltara Unggul yang kita melakukan evaluasi, tetapi juga kita untuk merencanakan anggaran untuk tahun depan,” ujar Syamsuddin Arfah.
Politisi PKS ini mengungkapkan adanya kekhawatiran terkait ketersediaan anggaran tahun 2026 yang diprediksi mengalami penurunan signifikan, sehingga perlu dicari solusi atau “pintu-pintu” anggaran lain agar program beasiswa tetap bisa berlanjut.
Selain masalah beasiswa, rapat tersebut juga menyoroti persoalan insentif bagi guru, baik guru negeri maupun swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan, yang anggarannya saat ini belum tersedia. Syamsuddin menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah sedang mengalami tantangan besar dengan defisit anggaran yang diperkirakan mencapai Rp900 miliar.
Guna menindaklanjuti kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Kaltara berencana melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Ruang ini bukan hanya dibicarakan untuk wilayah Komisi IV, tapi kita perlu ke Badan Anggaran, sehingga daya dorongnya itu menjadi kuat,” tegas Syamsuddin Arfah. (Sha)
