TARAKAN – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 menjadi sasaran telaah mendalam dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Tarakan.
Dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Senin, 18 Agustus 2025, Fraksi PKB melalui Anggota Fraksi PKB, Randy Ramadhana Erdian, menyampaikan pandangan umum yang memuat sejumlah catatan kritis, terutama menyoal keselarasan anggaran dengan prioritas nasional dan efektivitas belanja daerah.
Randy Ramadhana membuka pandangannya dengan mengakui bahwa koreksi pada RAPBD-P 2025 adalah suatu hal yang lumrah, mengingat dinamika global dan digitalisasi yang tak terhindarkan dan turut memengaruhi kondisi makroekonomi lokal. Namun, ia menegaskan bahwa perubahan ini wajib disikapi dengan kecermatan tinggi, baik untuk mengantisipasi dampak negatif maupun memanfaatkan peluang yang muncul.
Salah satu sorotan utama Fraksi PKB adalah kenaikan target Pendapatan Daerah yang mencapai lebih dari Rp1,214 triliun, sementara Rancangan Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1,176 triliun. Dengan adanya peningkatan anggaran ini, Randy Ramadhana secara eksplisit mempertanyakan apakah alokasi tersebut sudah disesuaikan dengan Program Prioritas Nasional, khususnya dua poin dari Asta Cita Presiden Prabowo.
“Poin ketiga dan keempat Asta Cita fokus pada peningkatan lapangan kerja, kewirausahaan, industri kreatif, serta penguatan SDM, sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Randy. “Pertanyaannya, apakah program prioritas Pemkot Tarakan sudah betul-betul selaras dan terwujud dalam alokasi RAPBD Perubahan ini?” tantangnya, menekankan pentingnya instrumen APBD sebagai motor penggerak peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Tak hanya itu, Fraksi PKB juga mendesak adanya evaluasi serius terhadap relokasi anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka menyarankan agar alokasi dari OPD dengan tingkat serapan yang rendah segera dialihkan kepada OPD yang memiliki serapan tinggi dan programnya terbukti memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Strategi ini, menurut Randy Ramadhana, menjadi kunci untuk meminimalisir angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di akhir tahun anggaran, memastikan bahwa setiap rupiah dari kas daerah benar-benar termanfaatkan untuk pembangunan.
Selain efektivitas belanja, masalah infrastruktur juga menjadi perhatian serius. Fraksi PKB menyoroti kebutuhan mendesak untuk peningkatan anggaran perbaikan infrastruktur, terutama jalan-jalan yang mengalami kerusakan. Randy menekankan bahwa perbaikan jalan lingkungan yang kondisinya belum merata harus menjadi prioritas utama, sejalan dengan fokus pembangunan dalam Asta Cita.
Mengakhiri pandangan umum Fraksi PKB, Randy Ramadhana Erdian menyampaikan harapan agar penyusunan belanja daerah di masa depan dapat dilakukan dengan lebih matang dan akurat. Mereka juga meminta Pemerintah Kota Tarakan untuk bekerja lebih profesional dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebuah langkah krusial untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran. (*)
