TARAKAN – Penyaluran bantuan bagi nelayan di Kota Tarakan kembali mendapat sorotan DPRD. Komisi II menilai program bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kota perlu dievaluasi agar tepat sasaran dan berdampak nyata.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino, mengingatkan bahwa setiap bantuan seharusnya memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Ia mencontohkan adanya kasus kelompok nelayan yang menjual alat bantuan yang diterima.
“Kalau ukurannya tidak jelas, data yang kita dapat bisa jadi tidak akurat. Harapannya, nelayan yang dibantu bisa benar-benar menggunakan alat tersebut dengan baik,” ujarnya.
Simon juga meminta Dinas Perikanan untuk melaporkan perkembangan hasil bantuan sejak pertemuan terakhir di tahun 2024. Selain itu, ia menekankan pentingnya pemetaan agar penyaluran bantuan dilakukan secara merata di empat kecamatan.
Menurutnya, keluhan soal pembagian bantuan yang tidak seimbang masih muncul, khususnya di wilayah pesisir seperti Tarakan Barat, Juata, hingga Tarakan Timur.
“Apakah ada pemetaan dari Dinas Perikanan? Supaya pembagian dilakukan secara profesional dan proporsional, jangan sampai menimbulkan ketimpangan,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Tarakan, Al Rhazali, berharap agar bantuan lebih diprioritaskan pada program pembinaan nelayan.
“,Jadi tadi kita berbicara masalah bantuan bantuan apa di dinas ada program untuk tahun ini atau mungkin yang akan diusulkan di tahun depan untuk pelatihan-pelatihan dan pembinaan lah jangan sampai kita cuman ngasih bantuan-bantuan terus,” harapnya. (Pra)
