TARAKAN – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Indonesia (AMI) melakukan aksi damai di depan Mako Polres Tarakan, Senin (22/5/2023) siang tadi.
Massa yang tiba sekitar pukul 11.00 Wita, langsung melakukan orasi dan membentangkan spanduk serta atraksi di depan Mako Polres, aksi ini juga mendapatkan pengawalan personel Polisi.
Mukhlis Ramlan yang merupakan kuasa hukum dari AMI ikut menyampaikan orasi di depan puluhan personel Polisi yang sedang berjaga. Selain itu, ia juga menyampaikan laporan resmi terhadap temuan delapan pengusaha kayu ilegal di Tarakan dan hari ini resmi diserahkan ke Polres Tarakan.
“Kami datang ke sini, tolong sampaikan ke Kapolres, surat ini adalah bukti dari kami. Tolong tegakkan itu, dan kami akan cek per hari, tolong delapan orang ini juga harus ditindak secara hukum. Kalau tidak, kami akan turun dengan massa lebih besar lagi,” ungkap kata Mukhlis.
Ia menjelaskan, harus ada perlakuan adil dari aparat jika ingin melakukan penindakan terhadap pengusaha kayu yang dianggap ilegal.
“Tolong ada perlakuan kebijaksanaan dan tolong disamaratakan. Jangan ada intimidasi sampai penyergapan, sementara yang lain bebas berkeliaran,” tegasnya.
Ia melanjutkan usai orasi, dalam hal ini oknum aparat juga yang terlibat dalam dugaan pemerasan terhadap kliennya harus ditindak.
“Saya sampaikan yang mengatasnamakan menantang adat tolong ditindak. Keempat jika tidak menangkap kemudian saudara kami AMI tidak diberikan kebijaksanaan, maka teman-teman adat hari ini yang akan ikut menangkap pelaku lain,” ungkapnya.
Ia menegaskan, dalam hal ini hari ini juga resmi menyerahkan laporan 8 orang pengusaha diduga masih terlibat aktivitas kayu ilegal masuk ke Polres Tarakan.
“Dan hari ini diterima Kabag Ops tolong hukum ditegakkan. Hari ini kita resmi menyampaikan surat pengaduan atas 8 orang yang seprofesi dengan AMI, klien kami, diminta ditindak juga. Karena ini sudah tanggal 22 Mei tidak pernah ditindak,” ujarnya.
Ia melanjutkan, setelah diserahkan secara resmi hari ini, agar dimohon keadilan dan ditindak juga untuk delapan orang yang terlaporkan resmi hari ini.
“Jika tidak kalau masih berkeliaran, teman-teman adat akan bawa mereka. Ini bentuk perjuangan kami semua. Kami dukung polisi tapi jangan juga kami diperas. Untuk kasus ini, kami ada bukti yang kami laporkan dan hari ini serahkan juga secara resmi,” terangnya.
Sabirin Sanyong, selaku inisiator aksi demo mengatakan masa menuntut pihak aparat untuk segera menyelesaikan persoalan ketidakadilan, diskriminasi dan segera menyelesaikan persoalan kriminalitas di Tarakan atau Kaltara secara umum.
“Bicara keadilan, kita temukan di tengah – tengah kita, ada ketidakadilan oleh karena itu hari ini momentum kita menyuarakan itu, salah satunya kelangkaan kayu dan penangkapan pengusaha AMI (pengusaha kayu),” ujarnya kepada awak media.
Sabirin menegaskan aksi demo bukan persoalan suku tapi persoalan ketidakadilan.
“Saudara kami AMI ini mendapatkan ketidakadilan dari aparat penegak hukum, dimana dijadikan tersangka tanpa melalui proses penyidikan dan penyelidikan. Seperti kita ketahui bersama, seseorang ditetapkan jadi tersangka setelah ada dua alat bukti dah melalui proses penyidikan dan penyelidikan sesuai tata cara hukum kita,” tegasnya.
Dengan adanya kejadian ini, Sabirin menyampaikan kekhawatiran jika sewaktu waktu kedepan persoalan seperti ini bisa menimpa warga Tarakan dan Kaltara yang lain.
Atas ketidakadilan ini, massa juga menuntut perlakuan yang sama kepada pengusaha kayu lainya yang melakukan kegiatan sama namun tidak ditangkap.
Persoalan lain dalam tuntutan ini, Sabirin mengatakan adanya dugaan pemerasan oleh oknum, kemudian persoalan kesehatan, dan persoalan pekerjaan.
“Semua bukti sudah lengkap dan sudah kita laporkan ke Polda Kaltara, kita tunggu dari penegak hukum,” ucapnya.
Sementara itu, Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo T.P.P Maradona melalui Kabag Ops AKP Ngatno Kariyanto mengatakan tuntutan massa sebelumnya sudah dilaporkan ke Pihak Kepolisian.
Dalam laporan tersebut salah satunya yaitu ada 8 pemain kayu yang tidak ditangkap dan menuntut penegakan hukum.
“Mereka melakukan pengaduan ke Polres untuk menindak semua pemain kayu ilegal jadi itu intinya. Jadi kalau ada penindakan semua ditindak, kalau tidak ada tebang pilih saja,” terangnya.
AKP Ngatno mengatakan untuk laporan persoalan kayu saat ini masih dalam proses.
Lebih lanjut, Ia mengatakan terkait dengan keluhan kekosongan kayu, memang sejak adanya penindakan hukum oleh Polres Tarakan tidak ada lagi kayu (ilegal) yang dijual.
AKP Ngatno menegaskan, jika memang ada masyarakat yang masih menemukan pengusaha kayu Ilegal boleh menangkap tangan, namun ditegaskanya tidak boleh main hakim maupun main hakim, kekerasan atau penindasan sendiri.(sha)
