TANJUNG SELOR – Potensi sumber daya perikanan dan kelautan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang begitu besar mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Sektor ini, diyakini menjadi salah satu penopang pertumbuhan perekonomian di provinsi termuda di Tanah Air ini.
Untuk itu, Pemprov Kaltara terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan hidup pelaku usaha di sektor tersebut, sehingga perekonomian di Kaltara dapat tumbuh.
Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, dari 2015 hingga 2020 Pemprov Kaltara telah menggelontorkan dana sebesar Rp 19.591.264.545 melalui APBD Kaltara untuk pengembangan sektor ini.
Kepala DKP Kaltara, Syahrullah Mursalim mengatakan, dana tersebut untuk berbagai macam program bantuan perikanan dan kelautan yang disalurkan kepada para nelayan dan pembudidaya.
Di awal Kaltara berdiri, pada usia yang masih muda, Pemprov telah memberikan perhatiannya. Pada 2015 melalui Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pemprov Kaltara telah menyalurkan bantuan sebesar Rp 275.420.800.
Dilanjutkan pada 2016, Pemprov Kaltara melalui DKP Kaltara, kembali menyalurkan anggaran sebesar Rp 918.000.000 untuk program serupa.
Pada 2017 nilai bantuannya naik, dengan alokasi Rp 5.414.684.320 yang disalurkan nelayan se Kaltara. Ini juga diperuntukan pengembangan perikanan tangkap sebesar Rp 1.909.513.920. Kemudian pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Rp 89.940.400 dan pengelolaan perikanan budidaya sebesar Rp 3.415.230.000. Sementara pada 2018, bantuan kembali dikucurkan sebesar Rp 1.116.639.800.
Kemudian, guna menunjang perekonomian nelayan di Kaltara, secara bertahap bantuan perikanan dan kelautan terus disalurkan hingga 2019 dengan alokasi Rp 6.091.251.625. Rincian pemanfaatannya, pengembangan perikanan tangkap sebesar Rp 2.826.000.000, untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Rp 42.186.000, pengelolaan perikanan budidaya Rp 3.023.065.625, serta bantuan pada bidang pengelolaan ruang laut sebesar Rp 200 juta.
Dan untuk tahun ini, bantuan perikanan dan kelautan dialokasikan sebesar Rp 2.665.268.000. Selain dana tersebut, Pemprov juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi di sektor kelautan dan perikanan dengan besaran Rp 3.110.000.000. Bantuan ini bersifat swakelola atau dikelola langsung oleh nelayan dan pembudidaya perikanan di Kaltara.
Dana tersebut digunakan untuk beberapa program. Diantaranya bantuan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan sebesar Rp 805 juta, pengembangan perikanan tangkap Rp 890 juta, pengelolaan perikanan budidaya sebesar Rp 600 juta, program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil Rp 600 juta, serta bantuan untuk pengelolaan laut, pesisir dan pulau pulau kecil Rp 215 juta.(humas)
