TARAKAN — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tarakan menyoroti tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Tarakan dalam pandangan umum mereka terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tarakan, juru bicara Fraksi PKS, Adyansa, menyampaikan keprihatinan atas data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Tarakan mencapai 5,11 persen atau sekitar 6.216 jiwa. Angka ini tercatat sebagai yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara.
Fraksi PKS menyoroti realisasi anggaran pada urusan ketenagakerjaan yang dinilai belum maksimal. Dari anggaran sebesar Rp 7,48 miliar, realisasi hanya mencapai Rp 6,55 miliar atau 87,61 persen. Padahal, anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai program pelatihan kerja dan peningkatan kapasitas angkatan kerja.
“Sisa anggaran seharusnya dapat dimaksimalkan untuk pelatihan kerja bagi angkatan kerja yang belum bekerja, agar mereka memiliki keterampilan sesuai kebutuhan lapangan kerja,” ujar Adyansa dalam penyampaian resmi Fraksi.
Fraksi PKS menegaskan bahwa penanganan pengangguran tidak hanya cukup dengan penyediaan lapangan kerja, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan yang relevan. Mereka mendorong agar Pemerintah Kota Tarakan mengarahkan anggaran secara lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran, khususnya bagi generasi muda dan masyarakat usia produktif.
Selain itu, Fraksi PKS meminta agar ke depan program pelatihan kerja tidak hanya menjadi formalitas penyerapan anggaran, tetapi benar-benar menghasilkan output nyata berupa tenaga kerja siap pakai yang bisa langsung masuk ke dunia usaha dan industri.
“Kita tidak ingin anggaran habis, tapi tidak ada dampak nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah harus berdampak langsung pada pengurangan pengangguran,” tegasnya.
Melalui penyampaian ini, Fraksi PKS berharap Pemerintah Kota Tarakan dapat mengevaluasi program-program ketenagakerjaan, meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta, dan menyesuaikan pelatihan kerja dengan kebutuhan riil dunia industri saat ini. (pra)
