Mengambil Alih Gedung Pemerintahan Upaya Kekuatan Politik
BISHKEK – Presiden Kyrgyztan Sooronbai Jeenbekov menyebut aksi unjuk rasa yang mengambil alih gedung pemerintahan sebagai upaya untuk merebut kekuasaan secara ilegal. Jeenbekov menyerukan kepada lawan politiknya untuk menghentikan protes massa, dan menyatakan ia telah memerintahkan pasukan keamanan untuk tidak menggunakan senjata api.
Presiden juga menekankan kesiapannya atas pembatalan hasil pemilu parlemen. Sementara itu, politisi oposisi dan mantan pejabat keamanan senior, Kursan Asanov, telah mengambil alih kekuasaan sebagai pelaksana tugas menteri dalam negeri.
Baca juga : KPK: Kaltara Urutan Teratas SPI 2019
Baca juga : Bersuara Lagi, Fajar Mentari Kecewa Pernyataan Pengurus PWPM Kaltara Tak Sesuai Hasil Mediasi
Perkembangan itu mengindikasikan bahwa Presiden Jeenbekov dapat kehilangan kendalinya atas negara itu. Kepolisian telah diperintahkan untuk memastikan keamanan masyarakat dan mencegah bentrokan dan penjarahan di tengah aksi protes.
Juru bicara kementerian tersebut menyebutkan, bahwa Menteri Dalam Negeri Kashkar Junushaliyev tidak datang ke kantor. Sebelumnya, ribuan orang melakukan aksi protes pada Senin (5/10) untuk menentang hasil pemilu parlemen yang memenangkan dua partai, salah satunya yang dekat dengan Jeenbekov.
Massa sempat dibubarkan, namun hingga Selasa dini hari kembali dan berhasil mendobrak gedung pusat pemerintahan, yakni kantor presiden dan parlemen –dan membakarnya, serta menduduki markas besar keamanan nasional.
Media lokal melaporkan bahwa aksi protes juga mulai terjadi di sejumlah pusat provinsi, yang kebanyakan dari mereka merupakan anti pemerintah, sedangkan para pendukung presiden berkumpul di Kota Osh.
Gubernur sejumlah provinsi telah mengundurkan diri dari jabatan mereka, demikian menurut laporan media setempat. Kisruh itu menewaskan satu orang dan melukai 590 orang lainnya dalam semalam. (ant/*/ny)
