NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan Hermanus, S.Sos menghadiri acara ramah tamah dengan rombongan Kantor Staf Presiden RI yang dihadiri oleh Plt. Deputi 1 Kepala staf kepresidenan Letjen TNI (Purn) Dr. Hilman Hadi. Acara ini dilaksanakan di cafe sayn Resto, Senin(26/05/2025).
Acara tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan kunjungan kerja Kantor Staf Presiden RI ke wilayah Kalimantan Utara, khususnya di kab. Nunukan.
Dalam sambutannya, wakil bupati Nunukan Hermanus S Sos sangat mengharapkan pemerintah pusat dan daerah bisa duduk satu meja berdiskusi dan menyamakan visi misi dan harapan di masa depan dalam rangka mempercepat program infrastruktur dan aksesibilitas di wilayah perbatasan, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan strategis negara.
“Kunjungan ini merupakan satu kehormatan bagi kami, karena kami selalu percaya bahwa dalam setiap pertemuan akan selalu menumbuhkan harapan dan kerjasama yang lebih baik di masa depan. Melalui momentum kunjungan kerja ini, dapat semakin mempererat tali silahturahmi dan memperkuat komunikasi serta koordinasi dalam meningkatkan sinergitas, kerjasama dan kekompakan antara pemerintah pusat bersama kami di daerah guna mendukung terwujudnya kabupaten Nunukan yang aman, maju dan sejahtera,”ujar wakil Bupati Nunukan.
Dalam sambutannya wakil bupati menyampaikan bahwa kab. Nunukan memilik luas wilayah 14. 247 km² dengan jumlah penduduk 223 ribu jiwa, memiliki 21 kecamatan dengan 17 diantaranya adalah kawasan perbatasan, hanya 4 yang tidak perbatasan langsung dengan negara Malaysia, Sabah dan Serawak.
“Kabupaten Nunukan memiliki 232 desa dan 8 kelurahan. Persoalan kita di kabupaten Nunukan perlu kami sampaikan kepada bapak, bahwa kabupaten Nunukan ini merupakan daerah perbatasan terdiri dari perbatasan laut dan darat dengan tingkat permasalahan yg berbeda”,tambahnya.
Lebih lanjut dikatakan di Kabupaten Nunukan juga dihadapkan pada permasalahan yang sangat kompleks terutama terkait kelistrikan, air dan termasuk juga terkait garis batas dan permasalahan sosial.
Hermanus juga menjelaskan di wilayah daratan terdiri atas wilayah Krayan dan Kabudaya. Di Kabudaya terdiri atas Lumbis Pansiangan, Lumbis Hulu, Lumbis Ogong, dimana terdapat PLBN seperti di Sebatik. Untuk wilayah Krayan hanya bisa dijangkau dengan menggunakan transportasi udara.
“Daerah kami mungkin salah satu daerah perbatasan yang memiliki tingkat kerumitan permasalahan yang cukup tinggi se-Kalimantan Utara, baik perbatasan laut maupun darat yang memiliki potensi kerawanan yang cukup tinggi. Persoalan keamanan, sosial, infrastruktur jalan, jembatan, air bersih dan listik dengan APBD hanya 1,9 trilyun. Jadi kami ingin sekali bagaimana pemerintah pusat menjadi bagian untuk menyelesaikan persoalan kabupaten Nunukan”, harapnya.
Bagaimanapun juga, Hermanus mengatakan kabupaten Nunukan merupakan wilayah negara berdasarkan UU wilayah negara, bagaimana kawasan perbatasan dikelola dan dibangun sehingga ketahanan dan kedaulatan di daerah kabupaten Nunukan ini bisa lebih kuat ketahanannya agar bisa mencapai visi Indonesia ke depan.
” Oleh karena itu mohon dukungan dari pemerintah pusat dari seluruh kementrian dan lembaga agar memberikan support alokasi anggaran sehingga kami bisa terbantu terutama infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih dan listrik ini yang membutuhkan anggaran yg besar. Untuk itu kami menerima secara terbuka bagaimana pemerintah pusat bisa menjawab dan membantu”, Ujarnya.
Pada kesempatan ini Letjen TNI (Purn) Dr. Hilman Hadi menyampaikan bahwa Kantor Staf Presiden ini memiliki tugas pokok dan instruksinya adalah mengawal dan mengendalikan program program prioritas dari pemerintah dalam hal ini yaitu bapak presiden Prabowo, mulai dari program Asta Cita dan semua program Quick Win yang ada disana.
“Selain itu tugas dari KSP adalah mengelola isu isu strategis, jadi salah satu tujuan kedatangan KSP ini karena mendapatkan informasi salah satunya adalah isu strategis yang kita kelola tentang PLBN. Sebelum ini kami sudah rapat dengan kementerian terkait untuk belajar dan melihat permasalahan sebelum kita datang ke sini”, ujarnya.
Mengapa PLBN menjadi isu strategis? Hilman Hadi menjelaskan karena di dalam PLBN itu ada 4 fungsi yang harus dikerjakan, yang pertama masalah kepabean (lintas barang), yang kedua keimigrasian (lintas manusia), yang ketiga karantina (barang yg boleh masuk dan tidak boleh masuk), dan yang keempat security (masalah pertahanan dan keamanan).
Menurutnya jika keempat fungsi ini tidak berjalan maka banyak masalah pertahanan dan keamanan yang berdampak untuk program – program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat di perbatasan.
” Intinya bagaimana kita mensinkronkan program – program pusat sampai ke daerah”, tambahnya.
Sebagai pesan penutup Dr. Hilman mengutip sebuah quotes dari Eleanor Roosevelt
” it’s better to light a candle than curse the darkness” (Lebih Baik Menyalakan Lilin Daripada Mengutuk Kegelapan). Jadi maksudnya kita berkotribusi sesuatu bersama sama, sehingga kita dapat membangun bangsa ini”, pungkasnya.
Setelah tiba di Kabupaten Nunuksn, Rombongan Kantor Staf Presiden dengan didampingi Gubernur Kalimantan Utara Zainal A Paliwang, Wakil Bupati Nunukan Hermanus, unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara, Forkopimda Kabupaten Nunukan akan melanjutkan kunjungan kerjanya di Pulau Sebatik, meninjau PLBN Sebatik dan beberapa titik di wilayah perbatasan. (**)
