TANJUNG SELOR – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Jufri Budiman, S.Pd, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk segera berinovasi dalam menciptakan peluang ketahanan pangan. Jufri Budiman menyoroti fakta bahwa Kaltara, sebagai wilayah perbatasan, masih memiliki lahan tidur yang sangat luas namun belum dikelola secara maksimal dan masih menggunakan sistem manual.
Kondisi ini, menurut Jufri, menyebabkan keterbatasan produksi pangan, sementara jumlah penduduk terus meningkat.
Jufri Budiman, yang baru-baru ini juga ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Provinsi Kaltara, berharap ada perlakuan khusus dari pemangku kebijakan untuk memberdayakan lahan-lahan tidur tersebut agar dapat dikelola oleh masyarakat lokal.
Ia menawarkan beberapa skema kolaborasi yang dapat dipertimbangkan Pemprov Kaltara, meliputi sistem bagi hasil dengan skema, lahan milik Pemerintah dikelola oleh masyarakat dengan skema bagi hasil yang adil. Kemudian, jika lahan milik masyarakat, Perusda (Perusahaan Daerah) dapat membeli hasil panen untuk didistribusikan ke seluruh masyarakat Kaltara. Terakhir, skema modernisasi pertanian yakni Pemerintah berkontribusi melalui penyediaan peralatan pertanian modern, seperti GPS dan alat-alat pertanian canggih lainnya, untuk memicu peningkatan produksi.
“Target Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada sektor ketahanan pangan sudah benar-benar harus dilaksanakan, dan Kaltara harus memulainya dari sekarang, dan perlu segera berbenah diri menjadikan Kaltara surplus produksi pangan,” tutur Jufri Budiman pada Senin (17/11/2025) di Tanjung Selor.
Sekretaris DPD Partai Gerindra Kaltara ini menambahkan bahwa ketahanan pangan mencakup sektor Perikanan, Perkebunan, dan Peternakan. Ia menekankan perlunya skema yang mampu memaksimalkan pencapaian di setiap sektor.
Pencapaian ini harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal, termasuk petani milenial dan Generasi Z, untuk memastikan kesinambungan dan inovasi.
“Skema-skema ini perlu dibicarakan lebih lanjut dengan tujuan agar kedepannya Provinsi Kalimantan Utara bisa bersaing dengan daerah lain. Minimal kebutuhan untuk kita sendiri sudah terpenuhi. Jika sudah terpenuhi maka harganya bisa turun, dan terjangkau untuk semua kalangan,” tutupnya.
Provinsi Kaltara saat ini masih sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar, seperti sayuran, buah-buahan, beras, telur, dan daging sapi. Angka masuknya komoditas pangan ini dinilai fantastis karena produksi petani lokal belum mencukupi kebutuhan daerah. (**)
