TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bulungan, H. Risdianto, S.Pi, M.Si, secara resmi menutup Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja tahun 2027 yang diselenggarakan di Ruang Tenguyun Lantai II Kantor Bupati pada Jumat (26/3/2026). Dalam kesempatan tersebut, Risdianto memaparkan proyeksi kekuatan fiskal daerah tahun depan yang diperkirakan berada pada angka Rp2,1 triliun hingga Rp2,3 triliun, meski kondisi ekonomi global dan nasional masih fluktuatif. Ia menekankan bahwa estimasi ini harus disikapi dengan bijak mengingat adanya dinamika pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat mempengaruhi aliran dana ke daerah.
“Kita perlu mencermati kondisi nasional yang hingga Februari mengalami defisit sekitar Rp135 triliun, karena hal ini berpotensi berdampak pada kebijakan efisiensi di tingkat daerah,” ujar Risdianto.
Menyikapi potensi pengetatan anggaran tersebut, pemerintah daerah mengajak seluruh jajaran instansi untuk melakukan penghematan besar-besaran pada belanja operasional yang dinilai kurang mendesak. Sektor-sektor seperti biaya perjalanan dinas, konsumsi listrik, air, bahan bakar minyak (BBM), alat tulis kantor (ATK), hingga kegiatan yang bersifat seremonial diminta untuk dipangkas seminimal mungkin. Kebijakan ini diambil agar struktur anggaran tetap kokoh dan mampu membiayai program-program strategis yang sudah direncanakan.
“Fokuskan anggaran pada hal-hal prioritas seperti infrastruktur, pelayanan dasar, serta program yang berdampak langsung kepada masyarakat guna menjaga keseimbangan APBD agar tetap sehat dan berkelanjutan,” pesannya dengan tegas.
Berdasarkan data yang masuk melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), tercatat ada dinamika usulan pembangunan yang sangat masif, yakni mencapai 2.555 usulan masyarakat, 1.001 usulan pokok pikiran (Pokpir) DPRD, serta 41 usulan dari kelompok rentan. Hal ini menjadi bukti nyata diterapkannya pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga media dalam merancang masa depan Bulungan. Namun, Sekda memberikan pemahaman bahwa keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus melakukan seleksi ketat terhadap ribuan aspirasi tersebut.
“Sekda menyampaikan bahwa tidak semua usulan dapat diakomodasi karena harus disesuaikan secara proporsional dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia,” ungkapnya.
Guna menyiasati keterbatasan APBD, setiap perangkat daerah kini didorong untuk tidak hanya mengandalkan anggaran rutin, tetapi juga wajib melahirkan minimal satu inovasi unggulan yang mampu memberikan dampak signifikan bagi percepatan pembangunan. Selain inovasi internal, kerja sama lintas sektor dan pencarian sumber pendanaan alternatif di luar kantong daerah, seperti dari APBN maupun bantuan keuangan provinsi, menjadi instruksi wajib bagi para pimpinan perangkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjamin bahwa pembangunan tetap berjalan merata tanpa mengesampingkan wilayah-wilayah sulit di pinggiran. “
Kita juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembangunan yang merata dan berkeadilan, terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pedalaman,” pungkasnya. (*)
