2021, Kebijakan Fiskal Fokus Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan
TANJUNG SELOR – Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TAhun 2021 kepada kementerian / lembaga dan pemerintah daerah secara virtual, Rabu (25/11) dari Istana Negara, Jakarta.
Penyerahan DIPA juga diikuti Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Teguh Setyabudi dari ruang rapat gubernuran, di Tanjung Selor, Bulungan. Total alokasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) baru akan dirilis Kementerian Keuangan RI siang ini.
Mengutip penyampaian Presiden RI Joko Widodo, Teguh Setyabudi mengungkapkan bahwa 2020 adalah tahun yang sangat sulit, tidak mudah dilalui. Dan tahun 2021, Indonesia masih akan menghadapi ketidakpastian akibat ekonomi global yang juga demikian.
Walau demikian, kecepatan, ketepatan, dan akurasi dipesankan harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan baik bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi. Dua sektor ini ditargetkan Presiden harus segera pulih kembali dari dampak pandemi COVID-19.
Kebijakan anggaran 2021 sebut Teguh, akan fokus pada empat hal. Pertama, penanganan kesehatan dampak Covid-19. “Disini akan fokus pada vaksinasi. Oleh sebab itu, anggaran yang berkaitan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan sangat diperlukan,” ujar Teguh mengutip pernyataan Presiden.
Kedua, perlindungan sosial, terutama bagi kelompok kurang mampu dan rentan. Ketiga, program pemulihan ekonomi, yang fokusnya pada upaya dukungan UMKM dan dunia usaha. “Keempat, untuk membangun pondasi yang lebih kuat, akan dilakukan reformasi struktural baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan lain-lain,” tuturnya.
Pada APBN 2021 pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun. Belanja itu tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020. Alokasi tersebut terdiri atas belanja kementerian / lembaga sebesar Rp 1.032 triliun. Adapun TKDD sebesar Rp 795,5 triliun.
Alokasi belanja tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang. Bidang kesehatan misalnya dialokasikan sebesar Rp 169,7 triliun, pendidikan Rp 550 triliun, infrastruktur Rp 417,4 triliun, perlindungan sosial Rp 408,8 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun, pembangunan teknologi dan informasi Rp 26 triliun, dan seterusnya.
Teguh menegaskan, di saat perekonomian masih lesu, belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda ekonomi negara. Oleh karena itu APBN 2021 diinstruksikan Presiden Jokowi harus segera dimanfaatkan dan dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi.
“Pak Presiden menegaskan dan meminta seluruh menteri, pimpinan kementerian/lembaga, kepala daerah terutama yang memiliki anggaran besar, melakukan lelang sedini mungkin di Desember ini agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I 2021,” ujarnya.
“Artinya di bulan Januari itu sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan setelah DIPA ini nanti diserahkan,” imbuhnya.
Berkaitan dengan bantuan sosial, Presiden menekankan di awal Januari 2021 harus segera disalurkan pada penerima manfaat agar belanja masyarakat meningkat yang pada gilirannya konsumsi masyarakat meningkat dan berdampak menggerakkan ekonomi di lapisan bawah. “Pesan Pak Presiden, kita harus bekerja lebih cepat karena kita dalam kondisi krisis. Semangat dan auranya harus berbeda, tidak pada kondisi normal. Bahasa Pak Presiden, semuanya harus pindah channel extraordinary agar program stimulus ini betul-betul bisa berdampak dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Presiden juga meminta seluruh menteri, kepada lembaga dan kepala daerah melakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakkan ekonomi baik nasional maupun di daerah. “Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat. Seluruh Rupiah yang ada di APBN maupun APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Dan, dalam menghadapi banyak ketidakpastian sekarang ini, fleksibilitas dalam penggunaan anggaran juga sangat penting. Tugas utama pemerintah dan pemerintah daerah ditegaskan Presiden Jokowi adalah memecahkan masalah rakyat. “Tentu saja, kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas itu menjadi bagian integral dari pelaksanaan APBN maupun APBD,” tutupnya. (humas)
