TARAKAN – Wakil Ketua II DPRD Tarakan Yulius Dinandus menanggapi aksi yang digelar oleh mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Geram (Gerakan April Melawan), Rabu (5\4\2023).
Dikatakan Yulius, pihaknya tidak pernah menolak terkait aksi yang akan digelar oleh para demonstran. Bahkan DPRD Tarakan sangat akomodatif.
“Jadi surat ini masuk pada buat tanggal 4 April siang dan pelaksanaan demo sesuai surat tanggal 5 April pukul 8 pagi. Jadi suratnya ini tidak sampai 1 hari. Dari isi surat juga tidak dijelaskan tujuan demo,” kata Yulius.
“Baru pertama kali saya mendapat sebuah aksi yang tidak jelas. Apa tujuannya? Hanya ada judul Gerakan April melawan,” lanjutnya.
Meski demikian, lanjut Yulius, karena mereka adalah rakyat Kota Tarakan yang mayoritas dari mahasiswa maka pihaknya tetap menerima.
Terkait dengan Ketua DPRD yang tidak bisa hadir, hal ini disebabkan karena ada kegiatan di luar kota yang sudah terjadwal sejak Minggu siang.
“DPRD ini tidak pernah kekosongan pemimpin. Kami bertiga selalu bagi tugas. Nah kebetulan saja pada saat saya piket terus ada surat untuk demo,” bebernya.
Mengenai tanggapan mahasiswa tentang ketua DPRD yang tidak pernah menemui demonstran, ia menyebutkan beberapa fakta. Pada saat terjadi demo besar-besaran terkait harga udang, ketua DPRD hadir menemu demonstran bersama dengan wali kota.
“Buka cuma itu beberapa kali demo ketua tetap ikut ketika ia ada di Tarakan. Bahkan ikut berdialog dengan mahasiswa,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, momen demo kali ini berbeda. Jika sebelumnya setiap kali ada demo, pagar ditutup selalu terjadi aksi anarkis. Sehingga ia memutuskan pagar di DPRD Tarakan dibuka saja, terima massa aksi di halaman DPRD.
“Pertimbangannya jangan sampai merusak inventaris negara. Jadi dibuka totalitas di halaman. Sudah disiapkan pembesar suara, biasanya tidak mau masuk ke ruangan. Tapi mereka meminta di jalan, ini kekecewaan saya pertama. Saya akui adik-adik mahasiswa adalah kaum intelektual dipersiapkan untuk memperbaiki negara kita,” ujarnya.
Namun dalam hal ini, ia ingin memberikan gambaran bahwa Tarakan saat ini sudah berkembang meningkat dari berbagai bidang. Salah satunya mobilisasi lalu lintas yang cukup padat. Jika menghalangi lalu lintas pengendara, tentu akan terjadi kemacetan.
“Padahal di halaman, kapasitas bisa menampung sampai 500 massa bisa masuk. Bisa diskusi di halaman, diajak masuk tidak mau. Kami putuskan keluar bersama Pak Syaifullah, mereka tidak mau menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mereka dengan alasan mau menghadirkan seluruh anggota DPRD,” ujar Yulius Dinandus.
Ia menjelaskan, dalam pengambilan keputusan anggota DPRD saja, keputusan paling resmi dalam negara cukup dengan dua per tiga jumlah anggota DPRD. Penyampaian laporan LKPJ oleh kepala daerah cukup 50 persen anggota DPRD Tarakan.
“Selama ini demo di Indonesia, hadir semua anggota DPRD. Saya orang yang pro aktif jika ada mereka, mengakomodir ide mereka, tapi kalau mencari kekurangan, tidak ada manusia sempurna. Kalau dicari kekurangan pasti ada kekurangan,” ujarnya.
Baca juga: https://facesia.com/ini-tuntutan-mahasiswa-dan-minta-kapolres-usut-dugaan-tindakan-represif/
Kembali diinformasikan salah satu tuntutan GERAM sebenarnya adalah mencabut UU Cipta Kerja. Ia menjelaskan berbicara masalah metode pembuatan dan pembatalan UU menurutnya mahasiswa sangat paham proseduralnya jelas.
“Silakan dikomplain, protes, pergerakan secara politis pun sangat paham. Kami mengatakan DPRD menerima semua apa yang menjadi pokok pikiran mereka apa yang jadi tuntutan mereka, tindak lanjuti karena itu tugas kami meskipun wewenang pusat dan ada metode kami menyampaikan bahwa rakyat kami protes,” terangnya.
Caranya yakni bersurat. Selama Ia menjadi pimpinan DPRD di Tarakan, setiap ada tuntutan, alurnya sama-sama diketik kemudian dikirim melalui email.
“Tidak ada dusta di antara kita, betul-betul kami sampaikan itu. Sekali lagi saya hargai niat baik dari mahaiswa. Kami minta ke depan, lihat dan angkat hal positif, metode yang tepat jangan hanya metode mencari kelemahan,” tegasnya.
Ia menjelaskan jalurnya sangat jelas dan DPRD setuju dan ditandatangan bersama kemudian dikirimkan.
“Saya tahu pergerakan supaya dikenal internasional dan nasional. Koordinasilah dengan baik. Soal kami diberikan kata-kata kurang sopan “sini kau pak”, itu sudah biasa bagi kami. Kalau dibilang tidak berjemur, saya bisa tantang mahasiswa siapa paling banyak berjemur tiap hari, pergi kerja ke masyarakat, siapa yang membangun rumah bedah yang tidak pernah saya publikasikan. Mengumpulkan uang dari orang mampu diberikan ke orang layak menerima. Kita hargai tuntutan mereka. Jangan lagi, etika budaya kita sebagai orang Indonesia itu dihilangkan,” jelasnya.
Pengecualian ada hal-hal yang sifatnya kenegaraan yang harus diperbaiki seperti saar pergerakan reformasi. “Saya dukung kalau ada hal tata usaha negara, atau metode UU yang harus diperbaiki bersama secara nasional dengan cara apapun kita pakai sama-sama,” tutupnya.(sha)
