TARAKAN – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik provinsi maupun kabupaten dan kota menjadi perhatian utama dalam memicu peningkatan perekonomian daerah pada saat dan pasca pandemi. Ini disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto usai mengikuti rapat terbatas (Ratas) antara Presiden RI Joko Widodo dan para gubernur se-Indonesia secara virtual di ruang pertemuan VIP Bandara Juwata Tarakan, Selasa (1/9) siang.
Disebutkan Irianto, realisasi APBD juga menjadi perhatian Presiden pada ratas tersebut. “Presiden menegaskan agar realisasi APBD menjadi perhatian harian para gubernur. Selanjutnya, para gubernur harus memperingatkan para bupati dan walikota didaerahnya untuk mempercepat realisasi APBD guna meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat pada tahun ini, atau selama masa pandemi,” kata Irianto.
Gubernur juga akan berupaya untuk melecut pertumbuhan ekonomi Kaltara pada kuartal III tahun ini. “Arahan Presiden, harus ada rebound, jangan terkontraksi lagi. Minimal ada peningkatan pada kuartal III ini, meskipun itu masih minus,” ucap Gubernur.
Di Kaltara juga akan dimaksimalkan realisasi dari setiap program jaring pengaman sosial yang diluncurkan pemerintah pusat melalui berbagai kementerian juga pemerintah daerah. “Setiap program jaring pengaman sosial yang dikucurkan pemerintah pusat harus direalisasi dengan baik. Sebab, ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengungkit perekonomian masyarakat, utamanya yang terdampak,” jelas Irianto. Adapun program jaring pengaman sosial dimaksud, diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan lainnya.
Terkait masalah penyaluran program jaring pengaman sosial, utamanya bantuan sosial dari APBD, dari 34 provinsi terdampak, yang realisasinya mencapai 100 persen adalah Kaltara. “Agak terkejut saat melihat paparan realisasi APBD per provinsi per 27 Agustus 2020 yang disajikan Presiden tadi. Ternyata realisasi bansos APBD Kaltara, sudah 100 persen. Ini pencapaian luar biasa untuk mengungkit perekonomian Kaltara di masa pandemi ini,” ungkap Gubernur. Dari paparan Presiden tersebut, setelah Kaltara, daerah lain yang tingkat realisasi Bansos APBD-nya cukup baik, adalah Kepulauan Riau (60,5 persen), dan Sulawesi Utara (64,7 persen).
Pun demikian, Irianto mencatat tingkat realisasi belanja barang dan jasa serta modal masih perlu ditingkatkan. “Persentase realisasi kita, sesuai paparan Presiden tadi sekitar 36,1 persen untuk belanja barang dan jasa. Sedangkan, untuk belanja modal baru mencapai 49,8 persen. Ini harus menjadi perhatian dan terus dipacu semaksimal mungkin,” tutur Irianto.
Guna diketahui, pada rapat terbatas tersebut juga dibahas percepatan upaya penanganan dan pencegahan penularan Covid-19. Hadir pada ratas tersebut, Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma’aruf Amin dan Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto.(humas)
