TANJUNG SELOR – Debat publik antarpaslon Pilkada di Provinsi Kalimantan Utara difokuskan pada tema penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Hal itu ditegaskan oleh Pjs Gubernur Kaltara, Teguh Setyabudi dalam laporan tugasnya kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian Selasa (27/10/2020).
Debat publik pilgub/wagub di Kaltara dilaksanakan 3 kali yaitu pada 25 Oktober 2020 di Tarakan, tanggal 14 November 2020 di Jakarta yang disiarkan secara langsung oleh TV Swasta Nasional, dan tanggal 2 Des 2020 di Tanjung Selor yang juga akan disiarkan secara langsung oleh TV Nasional.
“Tema debat publik tentang Penanganan Pandemi Covid 19 akan menjadi tema satu-satunya pada debat publik yang kedua. Paslon akan membahas tentang penanganan Pandemi Covid 19 dengan sub temanya tentang penanganan bidang kesehatan, dampak ekonomi dan dampak sosial,” kata Teguh Setyabudi.
Sedangkan tema umum debat publik yang pertama menyangkut masalah pmerintahan dan pembangunan, hukum dan keuangan daerah/fiskal.
Teguh Setyabudi juga melaporkan bahwa debat publik pilbup/wabup di Kabupaten Malinau, Tana Tidung dan Nunukan dilaksanakan hanya sekali karena keterbatasan fiskal. Rencananya debat akan diadakan pada pertengahan November 2020 dengan tema sentral Pemerintahan dan Penanganan Pandemi Covid 19.
Selanjutnya debat publik pilbup dan wabup di Bulungan dilaksanakan tiga kali, yaitu di Tanjung Selor dua kali dan di Jakarta satu kali yang akan disiarkan oleh stasiun TV nasional. Tema Penanganan Pandemi Covid 19 juga akan dikupas pada debat yang kedua.
“Kami sudah dan terus melakukan pertemuan koordinasi dan sinergi dengan para kepala daerah se-Kaltara, Forkompimda, pimpinan parpol, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan serta insan pers untuk menjamin Pilkada lancar, damai dan berintegritas,” kata Teguh.
“Disaksikan okeh Forkompimda para paslon di wilayah Kaltara sepakat debat tentang pencegahan Covid-19 dan program penanganan dampak sosial dan ekonomi Covid 19 menjadi tema tunggal. Tak ada tema lain karena inilah yang menjadi masalah riil di masyarakat Kaltara dan Indonesia,” tandas Teguh yang juga Kepala BPSDM Kemendagri itu.
Dia menambahkan seluruh anggaran pelaksanaan Pilkada baik dalam NPHD baik yang untuk KPU, Bawaslu dan keamanan sudah 100 persen diserahkan.
Lebih jauh Pjs Gubernur mengatakan anggaran Kaltara untuk penanganan Covid 19 bidang kesehatan, dampak ekonomi dan sosial sebesar Rp136,2 miliar, saat ini dalam proses percepatan pencairan.
Sementara itu jumlah warga yang terkonfirmasi positif sebanyak 783 orang, sembuh 614 orang, meninggal tujuh orang dan dirawat 112 orang.
Teguh Setyabudi mengatakan, sejauh ini tidak ada hal-hal menonjol yang mengkhawatirkan dalam pelaksanaan Pilkada di Kaltara. Namun ia menilai pada tahapan kampanye, masih terasa kurang dimanfaatkannya kampanye digital/virtual dalam menjaring pemilih oleh para paslon.
“Hal ini dikarenakan di berbagai wilayah Kaltara, bahkan juga di Tarakan dan Tanjung Selor kondisi jaringan internet sering kali tidak stabil dan sering bermasalah,” kata dia. (*)
